KEPRI,DETIK GLOBAL NEWS.com — Pengelolaan anggaran publikasi di kantor kehumasan DPRD Propinsi Kepri patut di duga adanya terindikasi korupsi.Adapun dugaan tersebut karena penggunaan anggaran tidak pernah transparan berapa nilai pagu anggaran setiap tahunnya.
Apalagi penerapan sistem kerjasama yang di sepakati oleh pejabat pengguna anggaran di sekretariat DPRD Kepri dengan para media hanya kontrak persatu bulanan, lalu berapakah sebenarnya nilai pagu anggaran publikasi Tahun 2016 di gedung sekretariat DPRD Kepri.
Sementara besaran anggaran publikasi yang di berikan pada media untuk pemesanan ” Bunner ” nilainya antara 1,5 juta s/d 2 juta setiap bulannya,lalu kemanakah sisa anggaran tersebut jika satu media dalam satu tahun hanya mendapatkan kontrak satu sampai dua bulan saja ?
Dalam penelusuran awak media ini penagihan uang “ Bunner “ di gedung sekretaris DPRD Kepri ternyata diberlakukan sistem hangus,sumber media ini mengatakan “ jika terlambat memberikan invois penagihan melewati batas waktu yang telah di tentukan maka pembayaran pada bulan tersebut di anggap batal, lalu di kemanakan anggaran tersebut, benarkah di kembalikan ke kas daerah.
Hingga berita ini di terbitkan pegawai sekretariat DPRD Propinsi Kepulauan Riau belum bersedia di minta i keterangannya terkait penggunaan anggaran publikasi tahun 2016.(ss)