Nias-Detik Global News.com,Penyusunan Rencana Strategis dan desain Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun Jangka Panjang di daerah-daerah perlu dimengerti sebagai usaha kontinu mendamaikan gerak dan visi politis dan teknokratis. “Ada ranah holistik yang harus diperhatikan sebagai sebuah keutuhan yang semestinya diapresiasi secara menyeluruh pula oleh semua SKPD.
Semua daerah membutuhkan siklus yang sinergis antara tujuan-tujuan pembangunan yang disusun mulai dari pusat hingga daerah. Terkadang birokrat terjebak dalam visi ambisius yang datang dari ranah politik dan kepemimpinan, yang berusaha dengan cara-cara misterius yang semuanya tentu berakhir dengan hasil yang merisaukan. Hal ini yang perlu dihindari. Penyusunan RPJP-D, RPJM-D, Renstra dan RKP-D harus menggunakan pola holistik yang tentunya tetap melihat simpul-simpul sinergis mulai dari renstra masing-masing SKPD, rencana masing-masing SKPD, rencana lembaga-lembaga hingga relasi pusat-provinsi dan kabupaten,” demikian kata Sekda Kab. Nias Drs. F.YANUS LAROSA, M.AP pada pembukaan “Strategi Penyusunan RPJMD & RENSTRA SKPD Berbasis Kinerja (Pola Penjabaran Visi Misi Prioritas Kepala Daerah Terpilih dalam RPJMD) dan Sosialisasi Permendagri No. 14 Tahun 2016 Tentang Hibah dan Bansos Serta Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Barang Milik Daerah di Hotel Sentral Jakarta (di mulai Rabu,05 Mei s/d Sabtu,08 Mei 2016).
Acara yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Nias, Drs, Firman Yanus Larosa, M.AP dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Nias dan pengelola Program dimasing-masing SKPD. Dalam sambutannya SEKDA menegaskan posisi dan keberpihakan aparatur khususnya dalam mematangkan perencanaan dan menjaga konsistensinya dalam pembangunan dan kemajuan suatu daerah. “Diperlukan perencanaan yang matang dalam menanggapi kompleksitas persoalan yang kian berkembang di tengah masyarakat saat ini. Kebutuhan masyarakat dengan karakteristik urban yang terus meningkat dari waktu ke waktu membutuhkan keberpihakan dan kerja ekstra semua abdi masyarakat. Masalah publik akan semakin meluas dan berkembang dan semakin majemuknya problem publik dan munculnya berbagai persoalan,” kata F, Yanus Larosa.
Lebih lanjut Sekda juga menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi semua itu perlu ada spirit optimis yang dibangun dari waktu ke waktu. Salah satu kanal ke arah itu adalah ditajamkannya perencanaan yang matang, penelusuran peluang dan sudut-sudut yang memungkinkan kemajuan dan perkembangan bisa terjamin. Salah satu contoh adalah dengan menguatkan posisi pertumbuhan penduduk sebagai salah satu modal utama dalam melihat peluang pasar di level daerah. Masyarakat harus dilihat sebagai potensi dan keunggulan, khususnya dalam menyambut MEA.
“Tentunya hal ini harus dikaitkan dengan beberapa persoalan lain seperti kemampuan perencanaan khususnya di sektor teknis, penganggaran publik, hingga keterbatasan SDM. Beberapa wilayah terbatas SDM-nya dari segi jumlah dan keahlian. Tantangan lain adalah kendala waktu yang cenderung menjadikan kerja rezim perencanaan terkadang tidak efektif dan memuaskan,” jelasnya.
Acara pembukaan yang disusul pemaparan sesi pertama ini dengan KEYNOTE SPEAKER Drs. Lukmanul Hakim, M.Si (Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendari RI) dan Sesi Pertama Strategi Penyusunan RPJMD dan RENSTRA SKPD berbasis Kinerja oleh Ir. Agustenno Siburian, M.SI Sesi kedua Tahapan penyusunan Rancangan RKPD dan Sesi ketiga Pola Penjabaran Visi Misi dan Program Orioritas Kepala daerah Terpilih dalam RPJMD.
Pada Pertemuan ini beberapa hal penting yang harus dimatangkan adalah membedah siklus perencanaan dan penganggaran, sinergi RPJPD, RPJMD, Renstra dan RKPD. Kekuatan regulasi di daerah harus bisa menjamin matangnya rencana bahkan menurut Siburian kerja teknokratis dalam RPJMD harus bisa menyentuh pagu-pagu indikatif anggaran.
“Akan lebih mudah Kab. Nias untuk bekerja keras untuk hasil yang hanya dikawal selama lima tahun, ketimbang kerja ekstra keras setiap tahunnya. Sirkulasi anggaran yang terkadang diserobot oleh politisi di beberapa level, harus bisa diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan teknokratis yang juga harus bisa menggandeng anggota legislatif dari suatu daerah pemilihan (dapil) ketika perencanaan yang paling dasar dimulai. Ketika mereka (para anggota legislatif) diajak dari level yang paling dasar, mereka diajak juga untuk mengawal dan tidak bisa seenaknya memutuskan kerja teknokratis di level-level selanjutnya,” jelasnya.
“Diperlukan semangat dan ketelitian, khususnya dalam mengkonversi visi-misi politik menjadi indikator-indikator yang bisa didayagunakan di level praktis. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi dan menjadi tugas penyelenggara pemerintahan berdasarkan hasil review.
Kegiatan Bimtek ini sesuai yang dikatakan Sekda merupakan Sejarah Pemerintahan di Kabupaten Nias karna pesertanya seluruh Kepala SKPD dan hanya dalam Satu Gelombang pelaksanaanya.(OZ).