BATAM,Detik Global News.com – Dikantor Gedung dewan perwakilan rakyat (DPRD ) kota Batam (25/7/2016) kembali mengadakan rapat paripurna dengan agenda laporan kegiatan reses masa persidangan II tahun 2016. Pada rapat paripurna kali ini di hadiri oleh 32 anggota dewan, dimana sebelumnya acara paripurna sempat 3 kali mengalami penundaan.
Misrawati tampubolon dari Fraksi Partai Demokrat pada rapat paripurna senin (25/07/2016)dengan agenda laporan kegiatan reses masa persidangan II tahun 2016 menyoroti seputar pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan. Terkait pada bidang kesehatan, fraksi mengkritik pelayanan BPJS yang belum mengakomodir seluruh obat-obatan yang di butuhkan pasien. Mengingat masih adanya pasien BPJS yang di suruh membeli obat di luar karena tidak tersedia di puskesmas.
Sedangkan, hasil reses dari dapil terkait pendidikan yaitu masih adanya kutipan untuk uang bangku yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap murid baru, termasuk adanya penjualan buku LKS oleh sekolah negeri. Padahal, menurut Misrawati Tampubolon untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah merupakan tanggung jawab pemerintah baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Batam. Karenanya, dia meminta pada pihak sekolah agar tidak mrmbebani murid baru dengan kutipan-kutipan yang memberatkan orang tua murid.
“Ini kiranya menjadi perhatian Pemko Batam, jangan hanya dengan laporan dari dewan saja, tapi tidak di tindaklanjuti agar kami tidak di bilang pembohong oleh dapil kami,”jelasnya.
Sementara itu, Fraksi Partai Nasional Demokrat yang terdiri dari gabungan 4 fraksi juga dalam paparannya menekankan hal yang sama yaitu bidang pendidikan, infrastruktur dan listrik untuk daerah hinterland.
Untuk bidang pendidikan, usulan warga agar dilakukan pembangunan gedung sekolah negeri dan penambahan ruang kelas baru. Mengingat, jumlah murid baru yang akan masuk ke sekolah negeri tidak sebanding dengan ketersediaan ruangan sehingga terjadi sekolah dua ship. Selain itu, Fraksi Partai PAN juga meminta Pemko Batam untuk menambah staf pengajar agar seimbang antara murid yang masuk dengan guru yang tersedia.pungkasnya.
Baca Juga
Sedangkan Fraksi Persatuan Keadilan saat pemaparan yang dibacakan oleh Jurado Siburian menekankan pada masalah pendidikan, yaitu tidak seimbangnya lokal dengan murid yang masuk, yang mirisnya ini menjadi masalah tahunan.
Menurut Jurado, hal ini disebabkan oleh adanya oknum yang memanfaatkan kondisi yang ada sehingga oknum tersebut meminta uang bangku, uang LKS dan lain-lain.paparnya.
Fraksi terakhir yang memberikan paparannya adalah Partai Gerindra yang menekanan pada masalah draenase dan pelaksanaan pembangunan jalan yang tidak diawasi secara serius oleh Pemko Batam
Selanjutnya, Fraksi Gerinda juga meminta Pemko Batam untuk mensertifikasi seluruh ROW jalan yang ada di Batam, terutama di sekitar Nongsa mengingat dahulunya di daerah tersebut adalah ROW 60.
“Kami minta pada Pemko Batam agar mensertifikasi ROW tersebut dan di kembalikan ke konsef awal, yaitu ROW 60,” pinta fraksi Gerindra Sidang paripurna ini dihadiri oleh Wakil Walikota Batam Amsakar Ahmad, perwakilan dari BP Batam, SKPD undangan lainnya. Acara di pimpin oleh ketua DPRD Batam Nuryanto di dampingi Amasakar Ahmad, Iman sutiawan dan Sekwan DPRD Batam
(rs)
(rs)