Pendaftaran Murid Baru di SMA Negeri 5 Sagulung Hampir Ricuh,Diduga Jumlah quota yang ditentukan Disdik Bertambah

148

BATAM,Detik Global News.com – Pendaftaran ulang siswa baru di sekolah SMA Negeri 5 Sagulung pagi tadi senin (27/06/2016) terlihat hampir ricuh.Banyak warga yang menilai penerimaan murid baru di SMA Negeri 5 Sagulung terkesan tidak transparan dan disinyalir banyak menerima titipan dari para pegawai di kantor Dinas pendidikan kota Batam,oknum DPRD kota Batam hingga titipan dari Dinas pendidikan propinsi Kepri bagi calon murid yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi online.

Untuk menghindari terjadinya kericuhan di SMA Negeri 5 Sagulung, kapolsek sagulung Crisman Panjaitan S.E,langsung turun kelokasi.Puluhan warga  tempatan kurang puas akibat anaknya tidak lulus dalam penerimaan seleksi online disekolah tersebut,hingga berhari-hari mereka-pun melakukan pengawasan,untuk melihat adanya calon pendaftar lewat jalur belakang yang selama ini terkesan tumbuh subur.

Berdasarkan keterangan warga Nampat Silangit (27/06/2016) yang memantau penerimaan siswa baru mengatakan pada awak media ini ” terdapat 164  nama yang diumumkan lulus sebagai siswa yang masuk lewat jalur prestasi dan bina lingkungan,yang lain lagi kok tidak diumumkan ?

 Namun anehnya lagi pihak panitia hanya mencantumkan nama saja tidak menyertakan  sekolah asal dan diterima melalui jalur apa, dan siswa yang diterima diluar online seharusnya hanya 20 % dari total siswa yang diterima online sebanyak 205 orang, kok jumlah-nya sudah lewat kapasitas ? bertanya pada awak media ini.

 Lalu muncul pertanyaan ditengah-tengah warga mengapa segala yang menyangkut dana masuk seperti uang rapor ,uang pakaian harus distorkan ke rekening pihak kepala sekolah atas nama Dra. Karyati.Warga juga membertanyakan keberadaan salah seorang oknum DPRD kota Batam berinisial (ST) yang selalu berada dipinggir ruangan pendaftaran,apakah benar untuk mendaftarkan anaknya atau memang ada maksud lain,tanya salah seorang warga.

Hampir setiap tahun Carut marutnya  penerimaan murid baru selalu terjadi argument yang tendensius demi mempertahankan hasrat masing-masing demi  kepentingannya, bagaimana nasib anak bangsa kedepannya,jika sistem seleksi penerimaan online nantinya tidak bersikap jujur dan transparan.Apakah tidak ada penjatuhan sanksi bagi kepala sekola,jika nantinya melakukan penambahan siswa baru diluar dari ketentuan online maupun tidak sesuai lagi dengan quota daya tampung siswa yang sebelumnya diumumkan,apakah praktek seperti ini termasuk salah satu pelanggaran tindak pidana kejahatan maupun indikasi korupsi  ? (rs)