NIAS,DETIK GLOBALNEWS.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB RI) kembali melakukan Evaluasi Akuntabilas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah se-Indonesia Tahun 2016, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
172 Kabupaten/Kota dari 11 Provinsi di Wilayah /Regional I menerima Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di wilayahnya yang diserahkan langsung oleh Menpan dan RB RI, Asman Abnur, SE, MSi, di Hotel Grand Royal Panghegar Braga Bandung, Jawa Barat, Rabu, 25 Januari 2017.
Wilayah/Regional I yang dievaluasi oleh Kementerian PANRB, mewakili 172 Pemerintah Kabupaten/Kota. Di regional I, terdapat satu Pemerintah Kota yang mendapatkan predikat A dan tiga Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat BB. Sementara 17 Pemerintah Kabupaten/Kota mendapatkan predikat B, 81 Kabupaten/Kota berpredikat CC, 69 Kabupaten/Kota berpredikat C, dan satu Kabupaten dengan predikat D.
Pada kesempatan tersebut Kabupaten Nias mendapatkan Predikat CC dan hasilnya diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Asman Abnur kepada Bupati Nias, Drs. Sokhiatulo Laoli,MM, didampingi oleh Inspektur Kabupaten Nias Faoaro Lahagu, SE, Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Nias, Fahela Agus H.W Waruwu, M.Si, dan Kabag Organisasi Setda Kab.Nias Drs. Desmon A Zebua.
Menteri PANRB, Asman Abnur, dalam arahannya, mengapresiasi capaian yang telah didapat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat baik hingga sangat baik. Namun dirinya juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum mendapatkan hasil maksimal agar mengoptimalkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahannya.
Menteri Asman juga menekankan kepada Kabupaten/Kota, pentingnya mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dengan mengubah mind set bekerja secara terstruktur untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, keseriusan dan komitmen pimpinan instansi pemerintah, juga menjadi perhatian.
“Saya mengharapkan Bupati, Walikota, dan Sekretaris Daerah untuk lebih serius lagi untuk memberikan perhatian bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan sekaligus berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nias juga menyampaikan bahwa hasil yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dengan predikat CC merupakan suatu Komitmen Kepemimpinannya dalam mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil ( Result oriented government)
Lebih lanjut, Bupati Nias menargetkan bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2017 dapat meraih Predikat B, dengan melakukan langkah-langkah yang kongkrit diantaranya memastikan bahwa perjanjian kinerja menjadi instrument manajemen untuk monitoring dan evaluasi, penilaian kinerja Satuan Kerja dan Individu, pemberian penghargaan atau sebaliknya, serta mendorong pemanfaatan hasi evaluasi untuk kepentingan perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan.
Acara penyerahan tersebut di hadiri oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Mohammad Yusuf Ateh, Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedy Mizwar, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Kepala Daerah se- Kabupaten/Kota —Wilayah/Regional I.(OZ).