mae dubai sex scandal.desixnxx.club jav xxx porn videos

Parah..!! Proyek Rehabilitasi Jalan di Pucanglaban Bernilai Milyaran, Baru Satu Bulan Serah Terima Sudah Rusak Berat

Parah..!! Proyek Rehabilitasi Jalan di Pucanglaban Bernilai Milyaran, Baru Satu Bulan Serah Terima Sudah Rusak Berat

0 2.392
Caption Foto : Proyek Rehabilitasi Jalan di Pucanglaban Nampak Rusak Parah

TULUNGAGUNG | Detikglobalnews.com – Pekerjaan Pemeliharaan Berkala / Rehabilitasi Jalan dan Rekonstruksi / Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Jalan Apakbrondol – Kaligentong (DAK) pada sub kegiatan Rekonstruksi Jalan, itu adalah nama paket pekerjaan yang di lelang mulai tanggal 13 Juli 2021 di LPSE Kabupaten Tulungagung, dengan pagu Rp. 7.163.748.020,00.

Pemenang sekaligus pelaksana pekerjaan tersebut CV.MUTIARA KARYA yang beralamat di JL. Kartini NO.38 Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Jawa Timur dengan nilai berkontrak Rp. 5.109.576.769,18.Yang artinya nilai berkontrak tersebut diduga turun sekitar 28,68% dari pagu.

Proyek pemeliharaan jalan tersebut viral di sosmed , menurut masyarakat sekitar hasilnya sangat mengecewakan karena baru selesai dikerjakan bulan Desember 2022 kemarin sekarang kondisinya sudah rusak parah. Sehingga salah satu masyarakat mengunggah dalam akun tiktoknya bernama @sutrinowibowo01 berupa video / vt yang berdurasi 2 menit 10 detik. Dalam video tersebut pemilik akun tiktok tersebut menjelaskan kerusakan fisik aspal dan beton yang ada di sepanjang jalan, bahkan sampai mengadu kepada Presiden Jokowi, Kapolri, Kapolda Jawa Timur dan Kapolres Tulungagung.

Semakin viral di tiktok dan menjadi topik pembahasan di kalangan aktivis dan masyarakat setempat yang kian hari kian memanas. Hingga salah satu dari masyarakat setempat menginformasikan kepada awak media ini dan meminta untuk dipublikasikan. Dengan harapan agar berita tersebut bisa menjadi konsumsi publik di seluruh nusantara atau menjadi laporan informasi kepada Aparat Penegak Hukum.

Dari informasi tersebut awak media ini langsung mendatangi lokasi untuk memastikan kebenarannya. Dan ternyata benar, awak media mendapati jalan yang baru di rehab panjangnya kurang lebih 3619 meter, aspalnya banyak yang sudah pecah-pecah dan ambles bahkan beton yang ada dipinggiran aspal hanya diganjal batang pisang.

Setelah dari lokasi cukup mendapatkan bukti pada hari Selasa, (30/01/2023) awak media mendatangi kantor Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung selaku satuan kerja dan penanggung jawab secara teknis maupun non teknis proyek tersebut guna konfirmasi. Namun semua pejabat yang terkait tidak ada di kantor sehingga awak media mengkonfirmasi Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Dwi Hari melalui Whatsapp nya.

Saat ditanyakan kenapa di terima waktu (BAST) Berita Acara Serah Terima sedangkan fisiknya sudah jelas gagal, Dwi Hary menjawab,” yang menilai nunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK),” jelasnya.

Lalu saat disinggung bahwa proyek baru selesai dan serah terima bulan Desember 2022, dan dalam jangka waktu 1 bulan kondisinya sudah rusak. Berarti proyek tersebut di ST1 sudah dalam keadaan rusak, Dwi Hary menjawab” Biar di audit BPK secara menyeluruh dulu mas termasuk kaitan administrasinya,” ujarnya mengelak.

Lain lagi menurut pendapat Mulyadi, ST seorang mantan kontraktor yang sekarang menjadi aktifis Pemerhati Pembangunan Tulungagung saat diwawancarai di kediamannya di Kelurahan Sembung Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

Kata Mulyadi,” lagi-lagi BPK di buat bemper di setiap permasalahan karena mereka tahu BPK bukanlah penegak hukum. Mereka seolah – olah sudah merasa aman apabila proyek atau kegiatan yang melibatkan anggaran pemerintah sudah di periksa BPK dan menjadi temuan. Hingga mereka cukup membayar sangsi adminitrasi berupa denda keterlambatan atau pengembalian kekurangan volume,” ungkapnya.

” Menurut saya sangsi tersebut tidak akan meninggalkan efek jera bagi mereka. Seharusnya selain sangsi administrasi mereka yang terlibat harus diproses secara hukum biar mereka tidak mengulangi lagi Perbuatannya.” beber mulyadi.

Lanjut Mulyadi,” seharusnya pihak dinas terkait seperti PPK , PPTK, PPHP , sebelum dilakukan serah terima pekerjaan di cek dulu fisiknya , kalau sudah baik sesuai SNI baru PPK tandatangan BAST, bukan menunggu Audit dari BPK, dari situ timbulnya dugaan – dugaan persekongkolan jahat dari masyarakat, karena sudah tau proyek tidak layak guna tapi tetap di terima ” pungkasnya. (id)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

check out here indian aunty sex check out herexxxx amateur girls female domination riding first time kinky nicole finds a good match.