mae dubai sex scandal.desixnxx.club jav xxx porn videos

Mewakili Bupati Labuhanbatu Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA Mengikuti Rapat Rapat koordinasi dengan Menteri PAN-RB RI

Mewakili Bupati Labuhanbatu Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA Mengikuti Rapat Rapat koordinasi dengan Menteri PAN-RB RI

0 3
Sekdakab Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA didampingi Kepala BKPP Zainuddin mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Jakarta, Detikglobalnews.com – Mewakili Bupati Labuhanbatu Sekdakab Ir. Muhammad Yusuf Siagian, MMA didampingi Kepala BKPP Zainuddin mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB RI) di Puri Agung Convention Hall Hotel Sahid Jakarta jalan Janderal Sudirman Kav 86 Jakarta Pusat Rabu 21/9/2022.

Rakor ini bertujuan pendataan, pembahasan dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga non ASN lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam rapat tersebut Sekretaris APKASI Adnan Purichta Ichsan S.H., MH. yang juga menjabat Bupati Gowa mengajukan empat permintaan dan harapan antara lain, Proses rekrutmen dan penggajian PPPK dari pemerintah pusat, Kepala daerah yang baru dilantik diberi kuota untuk mengangkat PPPK dengan masa kerja sesuai masa jabatannya sebagai kepala daerah.

Adnan Purichta Ichsan S.H., MH juga meminta, pelatihan kewirausahaan,kartu pra kerja dan MoU antara kepala daerah dan BUMN bagi tenaga non ASN yang diberhentikan, Mendorong investasi di daerah agar bisa memberdayakan non ASN yang diberhentikan.

Sebelumnya Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang juga menjabat sebagai Bupati Dharmas raya menyatakan pertemuan hari ini sebagai tindak lanjut dari rapat rapat teknis bersama menteri PAN-RB beberapa waktu lalu untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terkait pembiayaan tenaga non ASN (PPPK).

Menurut pembicaraan beberapa waktu lalu tenaga honorer atau non ASN pada November 2023 akan dihapuskan, ini menjadi kegelisahan para Kepala Daerah dan juga para honorer di daerah. Kebijakan ini membuat resah para tenaga honorer baik dibidang Kesehatan, Pendidikan maupun yang lain.

Sementara peluang untuk menjadi pegawai P3K dengan mekanisme ujian terbuka akan menjadi kendala karena para honorer yang telah lama mengabdi yang hanya tamatan SMA akan bersaing dengan para sarjana yang baru saja lulus, dilihat dari gaji yang akan diberikan, ini akan membebani pendapatan disetia daerah.ucap Sutan.

Menteri PAN-RB RI Abdulah Azwar Anas M.S.I, dalam rapat tersebut mengatakan menuju Indonesia 4 besar Ekonomi Dunia, diperlukan Birokrasi Profesional, Reformasi Birokrasi Berdampak dan Pelayanan publik ekselen.

Atas arahan Presiden RI Jokowi Dodo, tentang reformasi birokrasi yakni birokrasi yang berdampak, Reformasi Birokrasi bukan tumpukan kertas, birokrasi lincah dan cepat.

Adapun tujuan dari pendataan pegawai non ASN, sesuai 5 prioritas kerja untuk visi Indonesia maju yakni pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, simplikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan rakor tersebut antara lain, Ketua APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Kepala BKN RI Bima Arya Wibisama, Menteri Keuangan diwakili Dirjen Made Arya, Menteri Pendidikan diwakili Plt Dirjen tenaga guru dan pendidikan Prof Nunung, Menteri Kesehatan diwakili Dirjen tenaga kesehatan Aryanti Anaya, Para Bupati seluruh Indonesia atau yang mewakili dan para narasumber.(MS)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

check out here indian aunty sex check out herexxxx amateur girls female domination riding first time kinky nicole finds a good match.