Lamhot Sinaga Kepala KPHL II Batam Pastikan Tidak Ada Peralihan Lahan Hutan Lindung

Lamhot Sinaga Kepala KPHL II Batam Pastikan Tidak Ada Peralihan Lahan Hutan Lindung

0 163

Batam, Detikglobalnews.com  –  Untuk menjaga keutuhan hutan lindung yang terletak di wilayah Teluk  Lengung Punggur  Kota Batam dan sekitarnya tentu sangat perlu ketegasan Dinas  Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KPHL) Unit II Batam, sehingga tidak terkesan adanya  pembiaran kepada pihak – pihak tertentu untuk mengelola/memanfaatkan lahan tersebut.

Sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 76/MenLHK-II/2015 Tanggal 6 Maret 2015 bahwa  setiap orang dilarang :

1.Mengerjakan dan atau menggunakan dan  atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

  1. Merambah kawasan hutan.
  2. Melakukan penebangan pohon.
  3. Membakar hutan.

Sementara di Wilayah Punggur Kota Batam di duga banyak hutan lindung yang dikelola oleh oknum – oknum tertentu tanpa adanya  sanksi tegas dari pihak terkait.

Dari penelusuran dan investigasi awak media ini dilokasi Teluk Lengung Punggur Kota Batam beberapa waktu yang lalu papan nama kawasan hutan lindung tersebut tidak terlihat lagi terpasang, Dimana berdekatan dengan salah satu bangunan permanen yang akan difungsikan pabrik pegolahan kelapa.

Lamhot Sinaga selaku Kepala KPHL II Batam saat dikonfirmasi awak media ini melalui ponsel genggam selulernya mengatakan, Saya pastikan tidak ada peralihan lahan hutan lindung ke daerah lain.

“Jika plang nama hutan lindung sudah tidak ada lagi mungkin di cabut oleh oknum tertentu, nanti anggota saya akan kroscek kelapangan, ungkapnya pada awak media ini, pada hari Rabu (02/07/2020).

Hingga berita ini di update belum diketahui berapa luas kawasan hutan lindung di daerah Teluk Lengung Punggur Kota Batam yang masih tersedia, Dan apakah Dinas KPHL II Batam Provinsi Kepulauan Riau akan kembali memasang papan nama “Kawasan Hutan Lindung “ diatas lahan tersebut yang terkesan sudah tidak ada lagi serta beranikah Dinas terkait memberikan sanksi bila ada oknum yang mengelola atau memanfaat kan lahan hutan lindung tersebut ? (ss)

Leave A Reply

Your email address will not be published.