MADINA, DETIK GLOBAL NEWS.com – Sejumlah massa yang menamakan dirinya pergerakan mahasiswa peduli hukum (PMPH ) mendatangi kantor BKKBN Madina. Aksi tersebut bertepatan pada hari jumat 09/12 yang juga hari anti korupsi dunia.
Adapun tuntutan massa adanya dugaan pengutipan uang untuk masuk honorer sejumlah 10-15 juta rupiah. selain itu penyediaan jasa kegiatan kantor senilai Rp.1.023.600.000,00 APBD Madina Tahun 2016 .Serta dugaan mark up dana kegiatan pelayanan KB medis dari kabupaten ke kecamatan senilai rp.41.900.000,00 serta kegiatan peringatan hari anak nasional yang diadakan di tapian siri-siri senilai rp.85.000.000,00 yang semua itu merugikan negara.
Hambali selaku kordinator lapangan PMPH Madina mendesak agar Bupati Mandailing Natal segera mencopot jabatan kaban bkkbn madina Dra.Rinawati karena tidak mampu menjalankan amanah rakyat.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Mustofa sebagai kordinator aksi meminta agar penegak hukum tidak tutup mata dan bergerak cepat memanggil dan memeriksa kakan bkkbn madina karena diduga telah menyalahgunakan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.
Aneh nya dalam orasi nya selama berjam-jam kaban bkkbn madina tidak kunjung muncul. salah satu staf nya kepada pengunjuk rasa, pimpinan kami lagi tidak masuk kantor sedang diluar kota apapun tuntutan dari massa PMPH Akan disampaikan ke pimpinan.ucapnya
Tidak mendapat jawaban yang jelas akhirnya massa bergerak ke kejari Mandailing Natal dikota panyabungan disana massa dijumpai langsung oleh kejari Arif Zahrul Yani,SH dan mendukung penuh tindakan dari PMPH. atas tuntutan dari PMPH akan kita tindaklanjuti setelah anggaran 2016 ini selesai kita akan panggil dinas nya untuk diklarifikasi dan terimah kasih kepada PMPH kita akan bekerja sama dalam pemberantasan korupsi dibumi gordang sambilan,ucap kajari.(kurni)