Hamzah Tokoh Central Perdagangan Lobster Terbesar dikota Batam Disinyalir Tidak Memiliki Izin

206

BATAM,Detik Global News.com – Kota Batam adalah pulau yang berdekatan dengan negara tetangga dan alasan itulah barang apapun sangat mudah untuk masuk dan keluar perairan Indonesia.Salah satunya kegiatan di pelabuhan Sagulung milik Hamzah yang bergerak disektor hasil tangkap ikan dengan lelusa melakukan eksport/import yang terkesan tanpa adanya pengawasan dari pihak karantina Batam.

Bahkan Hamzah pengusaha ikan di Batam diduga melakukan ekspor ikan segar yang selama ini menjadi larangan pemerintah seperti ikan Lobster Tenggiri dan lainnya hingga puluhan ton setiap hari.
.
sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Sertifikasi dilakukan melalui tindakan karantina 8P : Pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, pembebasan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan,syaratnya Ikan Hidup Dilengkapi “sertifikat kesehatan”

Apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan; Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Bagi Ikan yang dikategorikan dilindungi / dibatasi sesuai Appendix CITTIES. Ikan Non Hidup (segar/beku) Dilengkapi sertifikat kesehatan; apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.

Sementara sesuai dengan mekanisme dan prosedurnya,pemilik Ikan / hasil perikanan (media pembawa) mengajukan pelaporan secara tertulis kepada Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis) / Wilayah Kerja — KIPM. Kemudian diserahkan kepada petugas di ruang pelayanan.

Ketentuan waktu pelaporan : Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pengeluaran bagi ikan hidup, Sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum pengeluaran bagi ikan non hidup (hasil perikanan)

Pada saat pengeluaran untuk pakan / bahan pakan ikan Pengelolaan Administrasi Pelaporan dan Pemeriksaan Dokumen Persyaratan, meliputi : Pencatatan Registrasi Pemeriksaan / Verifikasi Dokumen (Kelengkapan, Keabsahan, Kesesuaian Jenis dan Jumlah);

Pengelolaan administrasi pelaporan dan pemeriksaan dokumen dilaksanakan Petugas Pengendali Hama dan Penyakit Ikan (PHPI) UPT tempat ikan / hasil perikanan dikeluarkan; Permohonan yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen selanjutnya dilakukan pemeriksaan fisik melalui tindak karantina pengambilan sampel, dalam rangka pemeriksaan kesehatan.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan secara klinis dan / atau laboratoris ; Terhadap permohonan yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen dilakukan tindakan penolakan.

Sementara sesuai investigasi awak media ini dipelabuhan Sagulung selama berhari-hari ,tidak pernah tampak petugas karantina Batam untuk melakukan pemeriksaan sebelum eksport/import dilakukan oleh pihak pengusaha.

Namun ada yang aneh ketika awak media melakukan konfirmasi ke kantor karantina Batam dan menanyakan tentang pengusaha ikan dengan nama  sebutan Hamzah, Pejabat karantina Ashari mengatakan “kalau pak Hamzah ok, ijin beliau sudah lengkap” dengan nada membela hamzah,tanpa bersedia menunjukkan foto copy salinannya.

Untuk mengimbangi pemberitaan ini ketika awak media ini melakukan konfirmasi pada Hamzah ,beliau tidak dapat menunjukan dokumen izin yang dimaksud,lalu bagaimana dengan kebenarannya,masih dalam penelusuran awak media ini. (rs)