DPRD Natuna Panggil OPD Pemkab Natuna, Bahas 20 Dasa dan 3 Kecamatan Harus Dimekarkan

0 1

NATUNA, Detikglobalnews.com  – Hari ini, Kamis (30/01/2020) siang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna kembali memanggil lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, pada Kamis (30/01/2020).

Para OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Diantaranya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Inspektorat, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Bagian Hukum dan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setda Natuna.

Pemanggilan tersebut dilakukan pihak DPRD Natuna, menyusul belum adanya titik terang mengenai usulan pemekaran terhadap 20 Desa persiapan dan 3 Kecamatan baru yang ada di Kabupaten Natuna. Ke tiga Kecamatan tersebut diantaranya adalah Kecamatan Pulau Seluan yang kini masuk kedalam wilayah administratif Kecamatan Bunguran Utara, Pulau Panjang di Subi dan Sungai Ulu di Bunguran Timur.

Wakil Ketua II DPRD Natuna, Jarmin Sidik, yang memimpin langsung hearing tersebut menjelaskan, bahwa pihak legislatif sebagai pejabat politik, memiliki amanah dan tanggungjawab atas aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui lembaga parlemen itu, terutama menyangkut adanya usulan pemekaran sejumlah Desa dan Kecamatan baru, yang menjadi salah satu aspirasi masyarakat di Daerah Ujung Utara NKRI tersebut.

“Kita minta dasar hukum penambahan 20 Desa dan 3 Kecamatan baru. Namun belum bisa direalisasikan, karena terbentur dengan aturan. Kami ingin Pemerintah Daerah memiliki solusi lain, paling tidak bisa menjelaskan langsung ke masyarakat tentang permasalahannya,” ucap Jarmin saat memimpin sidang.

Politisi Partai Gerindra itu meminta agar Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga legislatif, dalam setiap pelaksanaan program kegiatan, termasuk dalam proses pembahasan mengenai perjuangan pemekaran Desa dan Kecamatan baru di Natuna. Misalnya ketika OPD terkait ingin mendatangkan tim kajian maupun evaluasi pemekaran suatu wilayah di Kabupaten Natuna.

“Mohonlah DPMD libatkan kami setiap ingin menurunkan tim kajian, agar kami bisa ikut mengawal. Mari kita sama-sama memperjuangkan pemekaran Desa dan Kecamatan ini,” pinta Jarmin.

Anggota Komisi III DPRD Natuna, Junaidi membeberkan, bahwa Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), telah mensetujui pemekarkan lebih dari 400 Desa/Kelurahan Baru diseluruh Indonesia, hanya dalam kurun waktu sekitar 2 tahun.

“Coba dicek apa dasar hukumnya, siapa tahu kita juga bisa mendapatkan celah untuk memekarkan Desa dan Kecamatan di daerah kita. Saya yakin, jika kita mau, barang ini bisa terealisasi,” kata Junaidi.

Karena kata Junaidi, pemekaran sebuah Desa tidak akan menjadi beban bagi APBD maupun APBN. Hanya saja jatah dari setiap Desa yang telah ada, itu yang akan berkurang untuk membantu beberapa Desa persiapan yang telah dimekarkan.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Natuna, Wan Arismunandar, sempat menyinggung bahwa pemekaran Desa dan Kecamatan ini merupakan janji kampanye Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, saat masih menjadi Calon Bupati pada Pilkada Natuna 2016 silam.

“Kalau tahun 2021 baru dianggarkan untuk proses pemekaran ini, berarti itu sudah Bupati baru, bos. Berarti selama lima tahun kepemimpinan Bupati, beliau tak bisa membuktikan janjinya,” cetus Wan Aris, dengan nada tinggi.

Politisi Partai Nasdem itu mengungkapkan, bahwa selama ini Pemerintah Daerah hanya menghabiskan anggaran untuk membuat kajian-kajian pemekaran, namun belum mampu menampakkan hasil apapun.

“Kami di DPRD ini juga bertanggungjawab atas penggunaan anggaran itu, lho. Kalau diantara 20 Desa maupun 3 Kecamatan tak ada satupun yang berhasil dimekarkan, jadi uang besar selama ini untuk apa, kalau hasilnya nol terus,” sebut Wan Aris, agak kesal.

Sementara itu Lamhot Sijabat, juga Anggota DPRD Natuna dari Komisi III, menyarankan, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dapat memanfaatkan situasi saat ini, dimana daerah berjuluk Mutiara Diujung Utara itu sedang mendapatkan perhatian penuh dari sejumlah Lembaga dan Kementerian ditingkat Pemerintah Pusat, lantaran adanya konflik antara C(Parman)

Leave A Reply

Your email address will not be published.