BUPATI NATUNA MARAH BESAR TERHADAP ATURAN MENTERI KKP

151

Natuna – Detik Global News.com , Kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan  RI tentang moratorium No.56/PERMEN-KP/2014 tentang pemberhentian sementara perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan RI  yang telah direvisi  kebijakan itu sangat tidak sesuai dengan dengan keinginan masyarakat nelayan natuna dan itu akan mematikan mata pencarian masyarakat nelayan   budidaya ikan hidup yang sudah turun temurun dalam usaha Budi daya ikan hidup kata Bupati Natuna Hamid Rizal  kepada  sejumlah wartawan di sela – sela acara pelepasan Kapilah Natuna untuk mengikuti MTQ Ke- 6 Propinsi Kepri di Rumah makan Sisir Basisir , Kamis (18/5).

Bupati Natuna Hamid Rizal menambahkan  Dengan adanya revisi kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikanan  RI tentang moratorium itu akan menyusahkan mata pencaharian nelayan budidaya ikan hidup yang ada di wilayah perairan Natuna , Nelayan kita bias mati kelaparan di buatnya  makanya saya tatang habis kebijakan KKP RI itu  tegasnya.

Mengambil kebijakan yang tidak prorakyat itu dah salah kaprah saya akan jumpai Dirjennya dan akan saya jelaskan semuanya tentang permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat nelayan Budidaya ikan hidup semenjak aturan Moratorium yang di keluarkan Kementrian Kelautan dan Perikan RI itu sudah salah besar karena merekan tidak melihat  langsung situasi dan kondisi sekarang yang di alami masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Natuna ini imbuh Hamid.

Hamid menghimbau kepada Pemerintah pusat kalau membikin kebijakan yang harus prorakyatlah  jagan yang menyensarakan  mereka  dan ini harus kila lawan  dengan cara kita , begitu geramnya Bupati Natuna  Hamid Rizal terhadap Kebijakan moratorium  Kementrian Kelautan Dan Perikan RI itu yang di nahkodai Susi Pujiastuti.

Adapun aturan baru tentang moratorium  seperti kapal angkut ikanya hanya di bolehkan dengan ukuran 150 GT adanya jenis ikan tertentu saja yang boleh di jual  dan kapalnya hanya di bolehkan satu kali dalam dua bulan untuk angkut ikan hidup itu .

Wakil Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki menilai dengan adanya aturan baru tentang moratorium perikan budidaya ikan hidup oleh Kementrian Kelautan dan Perikan RI merupakan kebijakan Separoh Hati yang bias menyengsarakan masyarakat Budidaya ikan Hidup di Kabupaten Natuna ini kata Marzuki saat di jumpai wartawan Sinar Kepri di warung Kopi Mangga Dua jalan pramuka ,Kamis (12/05).

Marzuki menambahkan “Aturan itu  di buat Separoh hati karena kebijakan Kementrian Kelautan dan Perikan RI itu di berpihak kepada masyarakat nelayan kita di Kabupaten Natuna , Kita tahu hamper 50 persen mata pencaharian masyarakat kita adalah nelayan , 20 persen nelayan tangkap dan 30 persennya nelayan budidaya ikan hidup .Dengan adanya aturan terbaru itu tidaklah memihak kepada nelayan kita  imbuhnya.

“Kenapa saya katakana kebijakan itu tidak berpihak kepada nelayan kita pertama Kapal angkut iken itu harus memiliki bobot angkut 150 GT sementara dulu kapal angkut ikan dari Hongkong memiliki bobot angkut 300 sampai 500 GT , Kedua dengan adanya paritas budidaya ikan tertentu saja yang di bolehkan di jual kepada pembelinya dari Hongkong sementara nelayan budidaya ikan hidup kita sudah bertahun tahun memilihara dan memberikan makannya ikan itu dengan jenis ikan yang bermacam macam pula makan adanya jenis ikan tertentu yang tidak boleh dijual itukan menyengsarakan masyarakat nelayan budidaya kita mau kemanalagi mereka mau jual ikanya itu .

Terkecuali ada solusinya dari Pemerintah untuk membeli ikanya itu .Ketiga Yang dahulunya kapal Hongkong datang ke Natuna ini untuk beli ikan hidup dalam satu bulan biasanya  dua kali datang ke Natuna tapi jauh berbeda dengan aturan yang di keluarkan oleh KKP RI malahan kapal angkut hanya di perbolehkan datang untuk membeli ikan dalam dua bulan hanya satu kali saja di perbolehkan . Gimana caranya lagi bagi nelayan Budidaya kita untuk menjual ikan hidup mereka yang sudah bertahun tahun di hidupinya dalam kerambah dengan jumlah mencapai puluhan ribu ekor ikan.Jadi saya menilai Aturan yang dbuat ini sangatlah separoh hati dan tidak tertutup juga aturan ini sarat dengan kepentingan group Buk Susi dalam investasi di wilayah Kabupaten Natuna ini kata Wakil Ketua  Komisi II DPRD Natuna Marzuki.

Marzuki berharap kepada Menteri KKP RI agar meninjau ulang kembali dalam mengambil kebijakan tentang Budidaya Ikan Hidup, pangkas Marzuki . (Hendra)