Bupati Asahan dan Unsur Forkopimda Ikuti Pengarahan dari Presiden dan Mendagri RI Secara Virtual

Bupati Asahan dan Unsur Forkopimda Ikuti Pengarahan dari Presiden dan Mendagri RI Secara Virtual

0 81

Kisaran, detikglobalnews.com – Bupati dan Wakil Bupati Asahan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Asahan mengikuti Rapat Kordinasi (Rakor) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada serentak dan Pengarahan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, kepada 184 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang telah dilantik secara virtual, Rabu (14/04/2021).

Rapat tersebut diikuti oleh Bupati Asahan H. Surya Bsc, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos, M.Si, Unsur Forkopimda diantaranya Ketua DPRD H. Baharudin Harahap, SH, MH, Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK, Kajari Asahan, Aluwi, S.H., Dandim 0208/AS, Sekretaris Daerah Jhon Hardi Nasution M. Si, dan para Asisten.

Acara yang dipusatkan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan tersebut, diawali dengan laporan dari Mendagri, Tito Karnavian. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, memberikan pengarahan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Presiden berharap agar setiap Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dilantik memberikan kinerja terbaik karena salah satu kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi daerah yang baik. Untuk itu, jabatan ini tentunya memiliki tanggung jawab yang besar.

“Jabatan ini memiliki tanggung jawab yang besar, tentunya setiap orang harus bekerja dengan kecepatan tinggi, tidak mudah puas, dan selalu melakukan cek dan kontrol setiap mengerjakan laporan, sering terjun ke lapangan, serta wajib melakukan pengelolaan anggaran dengan baik,” Presiden menyampaikan secara virtual.

Setelah Pengarahan Presiden Republik Indonesia selesai, dilanjutkan pengarahan dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Kepala BNPB, dan ditutup oleh pengarahan dari Mendagri.

Menutup rapat koordinasi tersebut, Tito Karnavian selaku Mendagri memberi beberapa pengarahan di antaranya terkait otonomi daerah, kontrol percepatan Covid-19 di daerah, penguasaan teritorial dan demografi masyarakat, serta membangun hubungan yang baik dengan unsur Forkopimda.

“Setiap kepala dan wakil kepala daerah perlu memahami bahwa sistem pemerintahan bergeser dari yang sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam pemerintahan ini, ada otonomi daerah. Untuk itu penting bagi setiap kepala dan wakil kepala daerah memahami pentingnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” papar Mendagri Tito mengakhiri.(Rusli E Sitorus)

Leave A Reply

Your email address will not be published.