Wagub Kepri Sampaikan Ranperda RZWP3K ke DPRD

Tanjungpinang, Detik Global News.com – Wakil Gubernur Provinsi Kepri, Isdianto menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) 2018-2038 kepada DPRD dalam rapat paripurna terbuka, di ruang rapat utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (13/9).

Rapat Raripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua, Rizki Faisal dan Amir Hakim.

Wakil Gubernur dalam penyampaiannya mengatakan, bahwa RZWP3K Provinsi Kepri 2018-2038  merupakan produk yang mengatur tata ruang laut dan berbagai aktifitas pembangunan di laut. Dari mulai garis  pantai sampai 12 mil laut.

Kedudukan RZWP3K ini sama dengan fungsi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW). Jika RTRW mengatur pembangunan di darat, maka RZWP3K mengatur tata ruang di laut dan berlaku selama 20 tahun.

“RZWP3K ini nantinya, akan menentukan arah tiap-tiap SDA yang ada di pesisir dan pulau pulau kecil. Terutama, menyangkut kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan yang lebih penting, Perda ini nantinya untuk menjaga wilayah laut Kepri,” kata Isdianto.

Dia melanjutkan, bahwa RZWP3K ini merupakan amanat UU No.27 tahun 2007, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil.

“Pemda wajib menyusun RZWP3K. Ini juga telah menjadi perhatian KPK. Sejak tahun 2014, KPK telah membuat kesepakatan bersama dengan Gubernur se Indonesia, yang tujuannya untuk mendorong penyelamatan SDA dibidang kelautan,” terang Isdianto.

Agar Pemda segera menyelesaikan RZWP3K ini, juga didorong oleh seluruh kementerian terkait. Dengan penegasan, tahun 2018 ini sudah selesai.

“Kita berharap di Kepri bisa lebih cepat selesai. Karena, wilayah laut di Kepri sangat luas. Hampir seluruh pembangunan di Kepri berada di pesisir dan pulau-pulau kecil,” katanya lagi.

Dan yang terpenting lanjut Isdianto, tujuan dari RZWP3K ini adalah agar Kepri memiliki acuan hukum formal yang bisa mengurangi resiko konflik pembangunan di wilayah laut. Serta memberikan kepastian hukum dan menjamin masyarakat yang ada diwilayah pesisir.

“Kami berterimakasih atas atensi seluruh anggota Dewan yang hadir hari ini. Kita berharap pembahasan RZWP3K ini dapat segera dirampungkan, karena menyangkut kemaslahatan orang banyak,” kata Isdianto.

Sedangkan  ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, bahwa berdasarkan amanat UU No. 27 tahun 2007, kelestarian wilayah laut memang perlu dipelihara secara berkelanjutan untuk kemakmuran rakyat di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

“Sejauh ini masih banyak kekayaan laut kita yang belum tergali secara maksimal. Kita berharap, dengan adanya Perda ini nantinya bisa menjadi alat untuk mendongkraknya,” kata Jumaga.

RZWP3K berlaku selama 20 tahun dan bisa ditinjau kembali dalam tempo 5 tahun.(rls/Marudut)

Detik Video