Transparansi PLN Batam Soal Kompensasi 10 Persen

Tidak ada komentar 81 views
Spread the love
Batam, Detik Global News.com – Pemadaman listrik secara bergulir yang sering dialami masyarakat Kota Batam, khususnya pada malam hari tentunya sangat merugikan. Pemadaman ini, sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
Terhadap pemadaman yang terjadi, PLN Batam sepertinya tidak mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggannya. Buktinya, pihak PLN tidak ada menyediakan genset cadangan untuk mengantisipasi terjadinya pemadaman saat terjadi kerusakan, gangguan maupun perbaikan.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 38 Tahun 2015 tentang tingkat dan mutu pelayanan PT PLN Batam, atas pemadaman yang terjadi maka PLN harus memberikan pengurangan pembayaran/tagihan kepada pelanggan sebagai bentuk kompensasi dengan besaran 10 persen.
Hal ini tertuang dalam Pasal 9 (1) Pergub tersebut yang mewajibkan PLN Batam untuk memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan bulan berikutnya.
Ayat (2) menyebutkan bahwa realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi 10 persen di atas nilai tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan, khususnya yang berkaitan dengan :
a. Lama gangguan;
b. Jumlah gangguan;
C. Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah;
D. Kesalahan pembacaan kWh meter; dan
e. Waktu koreksi kesalahan rekening.
Terhadap pemberian kompensasi ini, PT PLN selama ini tidak pernah bersedia memberikan data/nama konsumen penerima kompensasi tersebut. Alasannya, ada ratusan lembar, bahkan lebih jika data tersebut diprint.
Apalah susahnya memprint data dimaksud. Seakan PT PLN tidak paham akan Pergub No 38 Tahun 2015 dan UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Dengan tidak transparannya pihak PLN maka muncul kecurigaan bahwa data tersebut sengaja tidak diberikan untuk menutupi besaran dana kompensasi yang telah disalurkan. Sebab, bisa dipastikan tidak semua masyarakat pelanggan PLN paham akan aturan pemberian kompensasi 10 persen ini. Apalagi, bahwa PLN Batam tidak bisa memperlihatkan bukti resi pembayaran listrik pelanggan yang mencantukan adanya pemotongan 10 persen sebagai bentuk kompensasi atas adanya gangguan pelayanan.
Bukankan besaran dana kompesasi yang merupakan hak pelanggan tersebut justru bisa ditilap oleh oknum PLN demi keuntungan pribadinya? Semoga saja hal ini tidak terjadi.(Red)
Berita : Tajuk.
Tag:
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Transparansi PLN Batam Soal Kompensasi 10 Persen"