TERKAIT FTZ BBK, KEBIJAKAN MENTERI KEUANGAN MERUGIKAN NEGARA

Tanjungpinang, Detik Global News.com –  Kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait Kawasan Perdagangan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam, Bintan dan Karimun (BBK) diduga menjadi pemicu maraknya peredaran barang ilegal di Provinsi Kepri.

“Terlalu dipaksakan hingga menjadi akar permasalahan dalam pemberlakuan aturan FTZ itu sendiri ” ujar Laode Kamaruddin, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Indonesia Crisis Centre (ICC) Provinsi Kepri pada detik global news.com, Sabtu (13/10).

Hal tersebut ditandaskannya menanggapi maraknya peredaran berbagai jenis merek rokok ilegal di Provinsi Kepri, khususnya Kota Tanjungpinang.

Akibat dipaksakan kata Laode, kebijakan Menteri Keuangan itu ahirnya menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum oknum gembong mafia penyelundup di Tanjungpinang.

“Untuk itu Menteri Keuangan perlu mencek dan meninjau kembali kesiapan FTZ itu, ” harap Laode.

Pemerintah juga harusnya melihat apa saja yang bisa menunjang investasi di sana. Kemudian mengatur Tata Cara Kepabeanan di wilayah FTZ yang membuat kawasan tersebut sempurna. Selain itu tambah Laode, mekanisme yang ada harus terus dievaluasi terutama terkait keluar masuknya barang.

“Minta Ditjen Cukai memberi perhatian khusus untuk itu,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, berbagai jenis merek rokok tidak bercukai beredar luas di Tanjungpinang. Diantaranya, rokok UN cigaret kretek 16 batang buatan PT Batu Karang Malang, rokok Revolution 16 batang yang diproduksi PT Universal Strategic Allience Mojokerto serta berbagai jenis merek rokok lainnya.

Sementara aparat Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang yang berwenang mengawasinya terkesan menutup mata, begitu juga dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Daerah setempat tampak tidak berdaya. (Marudut)

Detik Video