SURAT EDARAN GUBERNUR 1

PUNGUTAN UANG SPP MEMBUAT PARA WALI MURID PENUH TANDA TANYA

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Sistem dan mekanisme pungutan biaya pendidikan anak bangsa masa kini yang diberlakukan oleh pihak sekolah khususnya di setingkat SMA sederajat menjadi polemik ditengah – tengah masyarakat kota Batam, apakah benar anggaran APBN & APBD setiap tahunnya tidak cukup untuk biaya pendidikan gratis.

Sementara berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 75 Tahun 2016, bahwa bantuan sekolah yang dikeluarkan oleh orang tua siswa adalah merupakan sukarela dan bersifat temporeri, tidak ada di sebutkan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), lalu kemana saja kah uang pungutan sebesar Rp.150.000/siwa setiap bulannya dipergunakan oleh pihak sekolah ?

Beberapa dari orang tua murid di sekolah SMA Negeri 15 Nongsa – Batam merasa kaget ketika pihak sekolah dan komite sekolah salah satunya telah melibatkan oknum anggota DPRD kota Batam di kepanitiaan komite mengundang para wali murid untuk rapat guna membahas uang pungutan sekolah setiap bulannya yang ditetapkan sebesar Rp.150.000/bulan.

“ Pungutan itu kan perlu dipertanyakan, biaya – biaya apa saja kah yang harus ditanggung oleh orang tua murid, tentu ada hitungannya dan kami sebagai orang tua murid sangat berharap agar pihak sekolah & pihak komite sekolah membuat laporan setiap bulannya secara tertulis terkait uang masuk dan uang keluar di sekolah SMA Negeri 15 Batam dan supaya memberikan salinannya kepada setiap orang tua murid paling lama pertiga bulan sekali “ pinta pak Purba.

Masih kata Purba, apa dasar hukum pungutan tersebut, kita juga meminta kepada pihak sekolah SMA Negeri 15 Batam supaya ketua komite dan keanggotaannya berasal dari orang tua murid dan hal itu sudah diatur didalam PERMENDIKBUD Nomor 75 Tahun 2016, ucap Purba lagi.

Purba juga menaruh rasa kecewa dengan terbitnya surat edaran Gubernur Nomor : 842/1177/SET tentang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA & SMK Negeri kelas X, XI dan XII mulai bulan Oktober 2017 di bebankan biaya SPP sebesar Rp.135.000/bulan dan pembayaran paling lambat tanggal 10 diawal bulan, menurut saya kebijakan ini perlu dikaji kembali, kata Purba.

Tentu pungutan uang SPP tingkat SMA & SMK di kota Batam ternyata membuat para wali murid penuh tanda tanya, dikemanakan uang tersebut dipergunakan apakah untuk menggaji para guru honorer atau biaya operasional sekolah setiap bulannya ? (tim)

Detik Video

BANNER