Pungli Pendidikan di Tangerang Selatan merajalela

Tangerang,Detik Global News.com – Buruknya pelayanan pendidikan di Kota Tangerang selatan seakan menjadi pukulan telak atas banyaknya pengahargaan yang di terima Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sepanjang 2017.
Rita selaku ketua LSM Perkasa mengatakan, seperti penyakit mewabah tanpa bisa di tanggulangi padahal baru sekitar pertengahan tahun ini jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan baru dilantik tapi seperti penyakit yang sudah mewabah sampai awal 2018 ini kegiatan pungli terkesan masih tetap ada, ungkapnya.
” Pungli pada sektor pendidikan seolah sudah mengurita dan tersistem dalam pelayanan pendidikan di kota berjargon cerdas modern religius ini bahkan di periode kedua menjabat nyatanya Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie tidak dapat mengatasi persoalan tersebut ” kesalnya.
Menurutnya, kami mencatat sejak masuk periode kedua Pemerintah Kota Tangerang Selatan di bawah Airin Rachmi Diany – Benyamin Davnie persoalan pungutan liar menjadi masalah terbesar, tidak pernah terselesaikan.
Dugaan pungutan liar yang terjadi di SMPN 3 Kota Tangerang Selatan seolah menjadi kado awal tahun serta mempertegas argumentasi tersebut di atas. Pihak sekolah diduga terang-terangan membuka forum untuk meminta sejumlah uang kepada wali murid terkait pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), tambahnya.
Pada saat  pengambilan hasil belajar mengajar (rapor) Ujian Tengah Semester 2017 di adakan agenda rapat bersama wali murid terkait Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang akan di jalankan oleh siswa tingkat/kelas 9. Akan tetapi pihak sekolah membuat pengumuman  meminta siswa  kelas 7 dan 8 untuk membantu proses UNBK diduga meminta dana yang sudah di tetapkan oleh pihak sekolah dengan nominal Rp 1.600.000. Dalih agar tidak memberatkan wali murid pihak sekolah memberikan kelonggaran dengan dibayarkan perbulan sebesar Rp 80.000 dan diperbolehkan membayarkan secara langsung, nugkapnya lagi.
Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah Melalui Ujian Nasional, Dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan Melalui Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat, Pasal 22 ayat (1) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
Dari regulasi tersebut dan diperjelas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah dijelaskan bahwa Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Pasal 12 huruf (b) Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang: melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Dalam surat Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan No 1356/H/TU/2016 Tentang Larangan Pungutan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada salah satu poinnya adalah sekolah calon penyelenggara UNBK dilarang memberikan dan/atau membebani pihak-pihak selain sekolah (termasuk membebani orang tua siswa dengan pungutan dan semacamnya) untuk membeli dan/atau menyewa demi kepentingan pelaksanaan UNBK. Pihak manapun juga yang menemukan pemaksaan penerapan UNBK harap melaporkan secara tertulis kepada Pusat Penilaian Penilaian Pendidikan, Kementrian pendidikan dan kebudayaan.
Serta Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016/2017 pada salah satu poinnya adalah pemerintah daerah (sesuai dengan kewenangannya) diharapkan dapat membantu pemenuhan atau pengadaan kelengkapan komputer bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki komputer, terutama sekolah yang berlokasi jauh dari sekolah pelaksanaan UNBK ,dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan listrik.(Rnh)

Detik Video