PT.DHARMA KEMAS BERGANDA MENDAPAT KEISTIMEWAAN DARI PEMERINTAH

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Berdasarkan izin prinsip (IP) Nomor : 32/IP/KA/L/1/2009, yang di terbitkan oleh Otorita Batam dan saat ini berganti nama menjadi BP Batam telah mengalokasikan lahan kepada PT.Dharma Kemas Berganda dengan luas Area I : 39376M2, Luas Area II : 63088M2, Peruntukan Perumahan, Lokasi – Sub Wilayah : Batu Ampar, Distrik : Sei Panas(KP.Harapan & KP Belimbing), aneh nya diatas lahan tersebut mendapat kuncuran dana dari pemerintah mencapai Millyaran Rupiah untuk infrastruktur pembangunan/semenisasi jalan & Drainase keseluruhan lahan wilayah Kampung Belimbing.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, PT.DKB pernah melayangkan surat peringatan I & II kepada warga Kampung Belimbing, yang ditanda tangani oleh Maslaka Rawas selaku Manager Operasional menjelaskan pada kesempatan ini perlu kami sampaikan juga bahwa dalam waktu dekat ini kami akan melakukan penataan kavling dan pembenahan saluran air serta perbaikan jalan diatas lahan PT.DKB dan bagi masyarakat yang bangunan nya terkena badan jalan maka dengan ini kami tegaskan ” bahwa kami akan membongkar bangunan tersebut ”

Sementara berjalan nya waktu dari tahun – ketahun hingga saat ini PT.DKB belum kunjung melakukan penataan lahan/kavling diatas bangunan milik warga Kampung Belimbing,tiba tiba pihak PT.DKB melalui kuasa hukum nya melayangkan surat peringatan serta pemberitahuan bahwa harga tanah/kavling Rp 285.000M2,dan biaya pengurusan dokumen serta sertipikat ditetapkan biaya sebesar Rp.173.000M2.

Dengan kedatangan surat tersebut warga pun panik dan mencarikan pinjaman ke Bank lain, dimana pihak PT.DKB telah menyarankan agar masyarakat mengajukan pinjaman melalui Dana Nusantara, tetapi warga selalu berusaha mencarikan suku bunga terendah yaitu memilih Bank Riau Kepri, namun 90 (sembilan puluh) berkas mendapat penolakan tanpa diketahui apa penyebabnya.

Dari data yang dimiliki media ini terdapat beberapa kejanggalan dimana PT.DKB memberikan faktur tagihan pembayaran lahan/kavling tidak sesuai dengan luas tanah/bangunan rumah milik warga sehingga menuai pertanyaan bagaimana mungkin pihak Pejabat Pembuat Akte Tanah bisa menerbitkan akte peralihan hak/surat jual beli tanah atas nama warga sementara bangunan didirikan oleh warga sendiri dan bagaimana kebenaran 153 sertipikat yang diterbitkan di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Batam saat melakukan pertemuan mediasi di kantor camat Bengkong yang di hadiri oleh masyarakat, RT/RW04 Kampung Belimbing, Camat Bengkong, Kepolisian, BPN, dan mediator di pimpin langsung Bapak Herman Rozi kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Pertamanan kota Batam.

Beberapa waktu yang lalu tim media ini(Amjoi Group) mendatangi kantor Notaris SOEHENDRO GAUTAMA,SH.M.Hum, alamat kantor JL.Raden Patah Komp Nagoya Gateway Blok A No 1-2 Batam,ibu Ade pegawai (asisiten) diruang kerja nya mengatakan, terkait dokumen & biaya pengurusan sertipikat Rp.173.000/m2 yang dibebankan kepada warga Kampung Belimbing melalui PT.DKB bukan wewenang saya untuk menjelaskan nya,nanti saya sampaikan ke bapak agar pertemuan di jadwalkan, ungkap nya.

Belum lama ini kepala kantor BPN kota Batam Bapak Asnaedi. A,menjelaskan silahkan Bapak datang ke kantor, minta data – datanya ke pak Husni dan Pak Benny, Bapak minta semua data yang diperlukan sekaligus, pesan singkat melalui WhatsApp nya.

Kriswanto warga Kampung Belimbing mengatakan saya baru bertemu dengan Bapak Herman Rozi, dan pertemuan tersebut bukan direncanakan dimana tadi pagi di depan kantor saya ada kegiatan gotong royong dan saya minta waktu beliau sebentar membahas terkait pertemuan mediasi lahan Kampung Belimbing dikantor camat Bengkong beberapa waktu yang lalu, saya sedikit menyampaikan permasalahan KP Belimbing ke beliau antara lain :
– Tentang penolakan berkas warga dari Bank Riau Kepri.
– Tentang harga tanah di ROW jalan
– Mengenai ukuran tanah warga yang tidak sesuai dengan draf dari PT. DKB.

Terkait pemaparan saya pada 3 poin diatas kepada Bapak Herman Rozi menjelaskan :
– Berkas yang ditolak Bank Riau Kepri, minta jawaban detail kenapa ditolak, kalau tidak mau kasih jawaban laporkan saja
– Mengenai harga, berpatokan kepada hasil mediasi dikantor camat, yaitu Rp.285.000/m2, diluar dari itu tidak ada, dan tidak ada pula yang namanya Row jalan, kalau keluar dari hasil hasil mediasi ya…laporkan saja.
– Dan dia juga ditanyakan oleh wartawan mengenai kesepakatan dikantor camat, dia mengatakan itu hasil mediasi dan saya bukan pengembang keputusan, itu adalah hasil mediasi, luar dari itu laporkan saja kepihak berwajib terang pak Herman Rozi pada saya, ucap Kriswanto.

Hal yang sama juga pernah di sampaikan kepala kantor BPN kota Batam pak Asnaedi.A, Kalau tidak sesuai dengan surat kesepakatan, silahkan dilaporkan kepada aparat penegak hukum, karena kita dari pihak Badan Pertanahan Nasional kota Batam sendiri dan Pemko Batam, Kapolsek Bengkong, , Koramil 01/Batam Timur, Camat Bengkong, Lurah Sadai ikut menandatangani surat kesepakatan tersebut.

Sebelum nya juga pak Asnaedi A, Berdasarkan surat hasil berita acara pelaksanaan mediasi No.07/V/2017 pada hari Rabu (10/5/2017) sesuai rekomendasi gelar salinan yang di terima oleh masyarakat Kampung Belimbing ; sehubungan dengan ketidak hadiran dari PT. Dharma Kemas Berganda pada mediasi ini maka dalam pertemuan berikutnya di minta kepada pihak BP Batam untuk melaksanakan pertemuan dengan menghadirkan PT.Dharma Kemas Berganda dan apabila PT.Dharma Kemas Berganda juga tidak menghadiri sampai tiga kali pertemuan, maka masyarakat boleh mengajukan pemblokiran lahan tersebut dikantor Pertanahan kota Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2015 tentang jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata ruang/Badan pertanahan Nasional untuk pencatatan permohonan pemblokiran di maksud harus didaftarkan ke kantor Pertanahan Kabupaten/kota Wilayah Administrasi setempat sesuai dengan letak tanah terkait dengan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP), namun sampai saat ini BP Batam belum juga melaksanakan nya.

Tentu muncul pertanyaan siapakah sebenarnya pemilik PT.Dharma Kemas Berganda hingga BP Batam sendiri terkesan tidak bisa berkutik,bahkan pihak perusahaan disinyalir mendapatkan lahan tersebut hanya bermodalkan pembayaran UWTO 30 Tahun, tanpa melakukan penataaan dan pembangunan di atas lahan tersebut sesuai peruntukan nya.Kemudian pihak PT.DKB memperjaul belikan lahan/kavling kepada warga dengan harga Rp.285.000/m2 sampai dengan Rp.700.000/m2 belum lagi biaya pengurusan dokumen & sertipikat di bebenkan biaya sebesar Rp.173.000/m2, padahal pembangunan seluruh infrastruktur jalan & Drainase menggunakan dana/anggaran pemerintah, ada apa PT.Dharma Kemas Berganda mendapat keistimewaan dari BP Batam & pemerintah kota Batam ? (ss/amjoi)

Detik Video