Polhukam – Di mana posisi dan peran masyarakat setempat dalam membicarakan konflik tambang Freeport ?

JAKARTA,DETIKGLOBALNEWS.com – Pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia (PTFI) masih berdiri pada posisi dan pentingannya masing-masing. Pemerintah Indonesia berdiri pada Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 sebagai penjabaran UU Minerba dengan harapan agar semua perusahan tambang termasuk PT Freeport harus mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini tentu jelas bahwa Pemerintah merumuskan regulasi demi mementingkan kepentingan nasional yang selama ini dinilainya telah merugikan negara.

Pihak PT Freeport Indonesia merasa Peraturan Pemerintah tentang IUPK tersebut akan merugikan pihaknya. Dengan demikian, persoalannya jelas menjadi konflik kepentingan ekonomi yang berkaitan dengan persoalan untung-rugi.
Menurut Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei mengakui bahwa kedua pihak berada pada posisi tidak mau rugi atau dirugikan. Oleh karena itu, keduanya berusaha menempatkan diri pada posisi yang untung atau memperoleh keuntungan dari hasil tambang tersebut.

Ia mengkritisi, siapa sebenarnya yang dirugikan selama puluhan tahun perusahan beroperasi jikalau bukan masyarakat setempat? Atau sebaliknya, siapa yang sebenarnya meraib keuntungan dari penambangan raksasa tersebut ?

“ Silahkan kedua belah pihak mengidentifikannya. Namun, bagi masyarakat setempat, persoalannya bukan sekedar berapa berapa besar dana yang diperoleh dari hasil tambang tersebut,” ujar Oktovianus, Kamis, (16/3/2017).

Ia menegaskan, persoalan bagi masyarakat setempat amat kompleks, adanya pengakuan negara dan perusahan atas hak atas tanah hingga kehadiran perusahan menjadi simbol ketidakadilan dan kejahatan terhadap masyarakat setempat dari masa ke masa kontrak dilakukan. “ Masyarakat setempat masih dijadikan sebagai obyek yang tak pernah dilibatkan sekalipun operasi perusahan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat setempat,” katanya.

“ Oleh karena itu, semestinya kami harus bertanya kepada Pemerintah dan perusahan di mana posisi dan peran masyarakat setempat dalam membicarakan persoalan Freeport? Sejauhmana kepentingan masyarakat setempat diakomodir jikalau tidak dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan formal? Ataukah Pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo masih harus tetap mengobyekan masyarakatnya tetap pada posisi tidak diajak berbicara? Kiranya kedua belah pihak (Pemerintah dan Perusahan) harus banting stir untuk melihat masyarakat setempat yang sungguh-sungguh dikorbankan akibat korporasi kepentingan kekuasaan selama ini,” tutur Pekei.

Terpisah, Damaris Onowame, kordinator masyarakat adat Kamoro dan Amugme mengatakan, pemerintah dan perusahan harus membuka diri terhadap masyarakat setempat daripada mempertahankan kekuasaan atas sumber daya alam di Freeport.
Dikatakn, masyarakat setempat mesti diperlakukan sebagai subyek yang dilibatkan sebagai salah satu aktor utama dalam membicarakan dan menyelesaikan konflik tambang Freeport. Namun, lebih dari itu pihaknya menunut Freeport harus ditututp sebab banyak dampak yang dialami selama puluhan tahun perusahaan itu beroperasi atas tanah leluhurnya.

“ Kami ini masyarakat adat, pemilik hak ulayat sepanjang Tembagaputra ini. Kami minta dan tuntut dengan tegas agar Freeport harus ditutup tathun ini (sekarang) juga. Kami tidak mau jadi korban lagi di atas tanah leluhur kami,” tegasnya. (Yamoye’AB)

Detik Video