Polemik Pengisian Wagub KepriDari Sisi Aturan Perundang-undangan

Spread the love
Kepri, Detik Global News.com – Hari-hari terakhir ini masyarakat Kepri disibukkan dengan pemberitaan terkait proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepualaun Riau yang sudah kosong selama 1 tahun 6 bulan.Desakan-desakan agar proses pengisian jabatan Wakil Gubernur yang sedang berjalan di DPRD Kepulauan Riau, terus berjalan. Sepertinya besar harapan masyarakat Kepulauan Riau untuk segera memiliki Wakil Gubernur.
Permasalahannya, apakah proses pengisian jabatan Wakil Gubernur Kepulauan Riau yang sudah berjalan di DPRD Kepulauan Riau saat ini, sudah sesuai dengan aturan yang ada?. Itulah yang harus kita carikan jawabannya. Jawaban ini tentu tanpa ada kepentingan apapun dan dari kelompok manapun sehingga, masyarakat tidak terjebak kepada polemik  yang berkepanjangan nantinya.
Pertama kita kaji soal pengajuan 2 (dua) nama oleh Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, atas usulan koalisi Partai Pengusung, yang dimotori Demokrat, Nasdem, PKB, Gerindra dan PPP.
Usulan ini berkemungkinan mengacu kepada Undang Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau yang kita kenal dengan Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah. Undang Undang
terbaru terkait dengan Pilkada adalah Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016
Pasal 176 dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
Ayat (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Berkaca kepada kedua ayat pada Pasal 176 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tersebut, langkah Gubernur Kepulauan Riau untuk menyerahkan 2 (dua) nama ke DPRD Kepulauan Riau memang sudah
tepat dan dibenarkan.
Namun, mungkin Gubernur Kepulauan Riau lupa atau tidak melihat akan ayat ke (5) dari Pasal 176 tersebut yang berbunyi: ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati, dan calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Artinya, bahwa sepanjang belum adanya Peraturan, Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana dari sebuah Undang Undang maka Undang Undang tersebut tidak bisa dijalankan atau dilaksanakan.
Terganjal dengan belum adanya Peraturan Pemerintah dari Undang Undang Pilkada terkait tata cara pengisian kekosongan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ini, tentu bukan berarti tidak ada cara lain untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Berkacalah kepada DKI Jakarta saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan Djarot Saiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI.
Saat itu, meski DKI Jakarta memiliki Undang Undang khusus yakni Undang Undang Nomor 29 tahun 2007 yang mengatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, namun untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernurnya, ternyata menggunakan Undang Undang Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014 dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagai Undang Undang Pemda yang baru pada saat
itu.
Mengapa? Karena dalam Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI itu tidak mengatur proses pengisian kekosongan Wakil Gubernur. Undang Undang tersebut hanya berlaku dalam kondisi normal yakni pada saat proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah.
Aturan khusus DKI Jakarta dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 29 tahun 2007 memang mengatur bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin satu orang Gubernur dibantu satu orang Wakil Gubernur (dalam satu paket) yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan Kepala Daerah,
dan tidak mengatur mekanisme pengisian kekosongan wakil Gubernur.Terkait adanya 2 (dua) Undang Undang yang mengatur tentang Tata Cara Pengisian Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota) yakni Undang Undang Pemda dan Undang Undang Pilkada, tentu harus diminta pendapat ahli hukum sebagai pegangan untuk kepastian hukum dalam penerapannya.
Dan karena kedua Undang Undang tersebut merupakan produk hukum dari pemerintah (Undang Undang merupakan produk dari DPR bersama Presiden) tentu yang lebih layak untuk dimintai pendapatnya adalah Mahkamah Agung sebagai hakim.
Pendapat ini tentu bisa dimintakan sebagai bentuk fatwa MA terkait 2 (dua) Undang Undang yang sama-sama mengatur tentang Tata Cara Pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota tersebut.Anehnya, DPRD Kepulauan sendiri dikabarkan justru melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait Tata Cara Pengisian Wakil Gubernur Kepri.
Memang, sah-sah saja DPRD Kepulauan Riau melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri, namun tentunya hasil konsulasi ini sifatnya hanya sebagai berbagi pengetahuan dan tidak dapat untuk dijadikan pegangan atau dasar hukum.
Mengapa? Karena Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban untuk membuat Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana dari sebuah Undang
Undang, termasuk seharusnya menyusun lahirnya Peraturan Dalam Negeri sebagai acuan teknis dari Peraturan Pemerintah tersebut.
Apakah Gubernur Kepulauan Riau dan DPRD Kepulauan Riau telah menjalani tahapan meminta fata MA terkait hal ini? Ini yang tidak bisa kita memastikannya karena baik Gubernur maupun DPRD Kepulauan Riau, kesannya sepertinya tetutup akan dasar hukum dalam memproses pengisian jabatan Wakil Gubernur ini.
Selain itu, baik Gubernur Kepulauan Riau maupun DPRD Kepulauan Riau justru berpolemik soal figur yang diajukan karena hanya tersisa 1 (satu) calon yang ada, dari 2 (dua) yang telah diajukan Gubernur
Kepulauan Riau ke DPRD Kepulauan Riau, sebelumnya. Hal ini terjadi karena salah-satu calon lainnya dinyatakan tidak bisa melengkapi syarat administrasi sebagai bakal calon yang diajukan Gubernur Kepulauan Riau ke DPRD Kepulauan Riau.
Sejauh ini, memang tidak ada keterbukaan baik pihak Gubernur Kepulauan Riau maupun DPRD Kepulauan Riau terkait dasar hukum yang mereka gunakan dalam memproses pengisian Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Akibatnya timbul beragam persepsi negatif di tengah masyarakat terkait hal ini.
Dari ada yang berpendapat bahwa Gubernur Kepulauan Riau memang tidak berkeinginan memiliki Wakil, hingga tudingan terhadap DPRD Kepulauan Riau yang terlalu bernafsu untuk mendudukan salah satu calon kandidat sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau. Pendapat- pendapat ini tentu masih ‘dibumbui’ dengan pendapat-pendapat dari sejumlah masyarakat yang menjadi pendukung kandidat Wakil Gubernur Kepri.
Sebenarnya, sebelum Provinsi Kepulauan Riau, kekosongan Wakil Gubernur juga terjadi di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau.Proses kekosongannya pun sama, yakni Wakil Gubernur naik menjadi Gubernur dan jabatan Wakil Gubernur kosong.
Bedanya, di kedua Provinsi ini, proses pengisian Wakil Gubernur- nya tidak sepelik di Provinsi Kepulauan Riau. Di Sumatera Utara,
misalnya, begitu ada desakan dari Kemendagri untuk mengisi kekosongan Wakil Gubernur, maka Gubernur Sumatera Utara langsung sigap mengajukan 2 nama usulan dari partai pengusung pasangan yang memenangkan pertarungan pada saat Pilkada Sumatera Utara sebelumnya.
Gubernur Sumut memang sedikit salah karena hanya mengakomodir partai pengusung yang memiliki kursi di lembaga DPRD, yakni PKS dan Hanura, sementara partai lain yakni PKNU, PPRN dan Patriot, merasa kurang diakomodir suaranya karena dinilai tidak memiliki kursi di DPRD Sumatera Utara.
Akibatnya, PKNU pun mengajukan gugatan hukum ke PTUN Jakarta, terkait SK Pengangkatan Wakil Gubernur Sumut yang sudah dilantik, dan gugatan pun diterima sehingga keabsahan pengangkatan Wakil Gubernur Sumut, masih dipertanyakan.
Sementara di Riau, lebih ringkas lagi, karena hanya ada 1 (satu) partai pengusung pada Pilkada Riau 2013 yakni Golkar. Dengan kenyataan ini maka tugas Gubernur Riau, yang sekaligus Ketua DPD Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rahman, lebih ringan untuk mengajukan 2 nama, tanpa ada polemik.
Baik di Sumut maupun di Riau sepertinya tidak ada polemik terkait dasar hukum proses pengisian Wakil Gubernur-nya. Tidak ada yang mempersoalkan, apakah pengisiannya mengacu kepada Undang Undang Pemda atau Undang Undang Pilkada. Masyarakat seperti apatis terhadap proses pengisian Wakil Gubernur, apakah sudah sesuai aturan perundang-
udangan atau tidak.
Meski ada gugatan dalam ranah Tata Usaha Negara atau TUN oleh PKNU di Sumut, namun itu sifatnya menggugat keabsahan Surat Keputusan pengangkatan Wakil Gubernur, dan bukan terkait keabsaan proses pengisiannya apakah sudah mengacu aturan yang ada, atau tidak. Nah, di Kepulauan Riau, antusias masyarakat dalam mencermati proses pengisian Wakil Gubernur cukup tinggi. Pro dan kontra bukan saja antar kelompok pendukung kandidat calon Wakil Gubernur, namun sudah bersinggungan mengenai dasar hukum yang digunakan dalam proses pengisian Wakil Gubernur.

Anehnya berbagai argumen justru sudah menyimpang dari aturan hukum yang ada. Sebab, sudah ada yang mengaitkan bahwa acuan yang digunakan DPRD Kepulauan Riau dalam memproses pengisian Wakil Gubernur, selain Undang Ungan No 10 tahun 2016 tentang Pilkada, juga Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Padahal, seperti kita ketahui berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan Pasal 7
(1) menyebutkan bahwa Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan
terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Artinya, aturan tata tertib DPRD yang disebut-sebut sebagai acuran DPRD Kepulauan Riau dalam memproses pengisian Wakil Gubernur Kepulauan Riau, tentunya hanya merupakan aturan yang dibuat lembaga DPRD untuk mengikat para anggota DPRD dalam bertindak. Aturan seperti ini sudah tentu tidak mengikat bagi publik (hukum publik) atau masyarakat secara umum. Apalagi terkait dengan aturan perundang- undangan yang mengatur tentang tata cara pengisian Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
Lantas, apa langkah yang tepat bagi Gubernur dan DPRD Kepulauan Riau, untuk menyikapi kebuntuan ini sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari?Jawabnya adalah satu, mintalah fatwa hukum dari Mahkamah Agung terkait 2 (dua) Undang Undang yang mengatur tata cara pengisian kekosongan Wakil Kepala Daerah yaitu Undang Undang Pemda dan Undang Undang Pilkada. Fatwa hukum dari Mahkamah Agung ini jelas lebih kuat kedudukannya ketimbang surat ataupun hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
Atau kalau memang berkehendak, tunggulah adanya Peraturan Pemerintah dari Undang Undang Pilkada sebagaimana bunyi Pasal 176 ayat 5 bahwa tata cara pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.Semoga tulisan ini bisa memberikan pencerahan kepada semua pihak yang konsen dan perduli terhadap kemajuan Provinsi Kepulauan Riau.Semoga ! (Saut.S)
Berita : Opini.
Tag:
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Polemik Pengisian Wagub KepriDari Sisi Aturan Perundang-undangan"