PLN BATAM MASIH SIBUK KEDATANGAN TAMU DARI PUSAT

Batam, Detik Global News.com РMasyarakat Kota Batam khususnya konsumen/pelanggan PT PLN Batam sangat berharap adanya keterbukaan serta ketransparanan pada publik terkait pengurangan pembayaran tagihan pemakaian arus listrik (konpensasi 10%),  saat terjadinya pemadaman listrik sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepri Nomor 38 Tahun 2005.

Bukan hanya di situ saja, pihak PT PLN Batam patut di pertanyakan terkait penerapan  Undang РUndang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dimana berdasarkan informasi yang di himpun oleh awak media ini dari narasumber terpercaya bahwa melalui Menteri ESDM telah menunjuk 3 (tiga) perusahaan di Kota Batam untuk mengeluarkan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dimana sebelum pihak PT PLN Batam memasang meteran listrik/KWH harus terlebih dahulu di terbitkan SLO, lalu bagaimana dengan fakta di lapangan dan instansi/lembaga mana yang di tunjuk oleh Kementerian ESDM/pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan di lapangan ?

Dari penelusuran dan investigasi awak media ini di lapangan, pemasangan meteran listrik/KWH di duga tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, dimana salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Developer di Kota Batam belum menyelesaikan instlasi listrik di dalam bangunan tersebut, meteran listrik sudah terpasang bahkan tidak ada terlihat gronding nya.

“Jaringan dulu yang di pasang baru meteran listriknya ” tutur Bukti Panggabean selaku Manager Humas PT PLN Batam.

Dia menambahkan, saya coba tanyakan dulu kepihak terkait pak, kalau boleh tau alamatnya dimana ? tanya beliau.

“Sudah saya minta petugas kami menghubungi Bapak, terkait dengan hal tersebut “cetusnya.

Ketika awak media ini meminta waktu untuk bertemu di kantor PT PLN Batam, prihal konfirmasi, mohon maaf pak kami masih ada tamu dari pusat, pesan singkat dari WhatsAppnya.(SS)

 

Detik Video