PIMPINAN BP BATAM BARU BELUM MEMBAWA DAMPAK POSITIP PENYELESAIAN LAHAN

Batam, Detik Global News.com – Masyarakat kota Batam awalnya sangat berharap dengan adanya pergantian pimpinan/kepala BP Batam baru segala bentuk persoalan/sengketa lahan antara pihak perusahaan & masyarakat terkait pengurusan legalitas lahan hingga pengurusan sertifikat gratis sesuai program Bapak Presiden Republik Indonesia dapat terlaksana dengan baik, pada kenyataannya tidak teralisasi.

Pada fakta temuan di lapangan, dengan lokasi lahan yang terletak di Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong para warga yang telah memiliki bangunan rumah permanen yang didirikan oleh warga sendiri hampir 60 % telah membayar kepada pihak perusahaan tersebut.

Salah sorang warga Kampung Belimbing yang tidak bersedia namanya di publikasikan mengatakan pada media ini, bahwa pihak perusahaan telah melakukan penagihan uang dari masyarakat dengan menggunakan beberapa metode antara lain : pembayaran UWTO, Peralihan hak serta  Pembelian tanah untuk kavling, ungkapnya pada media ini.

“ Saya sendiri kan sudah melakukan pelunasan pembelian lahan kepada pihak perusahaan, sementara pihak perusahaan tersebut hanya memberikan kwitansi tanda pelunasan lahan di atas materai 6000 dan di sertai stempel perusahaan “ katanya pada media ini.

Dia menambahkan, bahwa kami sebagai warga Kampung Belimbing sudah melakukan pembayaran pelunasan lahan, patutnya pihak perusahaan atau BP Batam harus memberikan dokumen/surat – surat kelengkapan lainnya untuk pengurusan sertifikat ke kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, buktinya sebagian sertifikat kok bisa di terbitkan, tanya nya pada media ini.

Sementara ibu Leni juga mengatakan, bagaimana mungkin warga menyerahkan pengurusan sertifikat kepada pihak perusahaan apalagi dengan biaya yang cukup mahal, masyarakat kan bisa mengurus sendiri asal surat Kavlingnya di serahkan oleh pihak perusahaan, terkecuali di atur di dalam peraturan BP Batam atau peraturan pemerintah, ungkapnya pada media ini.

“ Rumah kita bangun sendiri, harga lahan sudah kita lunasi, kok malah warga di hadapkan lagi kepihak Notaris untuk pembuatan Sertifikatnya “ ungkapnya pada media ini.

Harapan saya sebagai warga Kampung Belimbing agar pimpinan/kepala BP Batam baru memanggil pihak perusahaan untuk meminta pertanggung jawaban mengenai lahan yang sudah di serahkan kepada masyarakat, tutupnya.(Amjoi Group)

Detik Video