PEMKO BATAM LAKUKAN PENOLAKAN MEDIA

Batam,Detik Global News.com – Beberapa pengusaha media online yang selama ini telah melakukan  mitra kerjasama dengan Pemko Batam sangat kesal, dimana pada tahun 2018 saat hendak  mengajukan surat permohonan kerjasama baru ternyata mendapat penolakan.

” Katanya media yang di terima di Pemko Batam harus terdaftar di Dewan Pers dan sudah terverifikasi  secara faktual ” ucap berinisial GH, salah seorang Pimpinan Redaksi media online.

Dia menyesalkan sikap pegawai di kantor kehumasan Pemko Batam, kenapa tidak dari dulu hal seperti ini di terabkan kok malah baru – baru ini dilaksanakan, apakah hal ini suatu kebijakan ataukah ini di berlakukan berdasarkan peraturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ? tanya beliau.

” Bagaimana mitra kerjasama yang selama ini antara media online dengan pemerintah kota Batam, yang mana media tersebut belum terdaftar di Dewan Pers dan belum terverifikasi secara faktual, ternyata selama bertahun – tahun sudah menerima anggaran publikasi dalam bentuk pemesanan ” BUNNER ” apakah hal seperti ini yang di katakan salah satu temuan BPK RI dan sewaktu – waktu bisa di panggil untuk memberikan keterangan, jika hal ini menyalahi ketentuan tentang pengelolaan keuangan negara khususnya di pemerintahan daerah ” tanya dia lagi.

Berdasarkan berita yang di lansir dari media online Potret Kepri.com,  bahwa sejauh ini Dewan Pers tidak pernah membuat Surat Edaran ( SE) larangan kerjasama antara pemda , pemprov dan pemkab yang ingin menjalin kerjasama dengan media , baik itu media yang belum terverifikasi administrasi maupun faktual.

” silahkan saja , Dewan Pers tidak mengurusi itu , karna mereka yang tau anggarannya , dan mereka lah pengguna anggarannya. Namun begitu jika didaerah itu jumlah media ada sebanyak 500 , kan tidak mungkin pemda mampu membuat kerjasama ” ucapnya dengan nada bertanya.

Lalu apakah yang menjadi alasan utama pihak Pemko Batam melakukan penolakan kerjasama dengan media online yang masih menunggu tahapan pendaftaran maupun verifikasi ke kantor Dewan Pers, apakah karena keterbatasan anggaran ?

Yudi kabag humas Pemko Batam saat di konfirmasi media ini beberapa waktu yang lalu mengatakan, bahwa Pemko Batam hanya menerima media yang sudah terdaftar di Dewan Pers, dan kita tidak mau terjadi hal yang sama seperti di daerah lain adanya temuan BPK RI, ucapnya singkat melalui ponsel genggam selulernya.(ss)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detik Video