PELAKU PRODUKSI ILLEGAL & TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR TIDAK DI TAHAN

Batam, Detik Global News. Com – Fakta persidangan di kantor Pengadilan Negeri Batam beberapa waktu yang lalu terhadap pelaku produksi jenis sabun dan Shampo yang disinyalir illegal belum dilakukan penahanan oleh aparat penegak hukum.

“Mungkin karena para terdakwa menggunakan jasa pengacara (Penasehat hukum) sebagai pemberi jaminan sehingga tidak wajib di tahan ” kata salah seorang pengunjung di PN Batam.

Padahal kegiatan tersebut sudah berlangsung selama satu tahun di wilayah Batu Ampar yang diduga didistribusikan oleh PT. Bastindo Persada tanpa menggunakan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tidak adanya izin edar .

“Bahwa di pastikan perusahaan tersebut tidak memiliki izin edar dan sangat berbahaya”kata saksi ahli dari BPOM.

Sementara pemasaran produksi Sabun mandi dan Shampo di edarkan di sejumlah hotel di Kota Batam.

“Sabun mandi dan Shampo di gunakan khusus di kolam renang saja ” ujar Ameng yang bertugas sebagai sales pemasaran produk tersebut.

Adapun 8 orang yang di duga sebagai tersangka/pelaku antara lain : Tjhon Nyang alias Angin, Adil alias Acok, Mulyadi, Heriyanto, Rahmat Alyakin, Rudi Hendrawan, Harian alias Ameng, dan Jhon Hendra.

Sementara persidangan tersebut di pimpin oleh Hakim ketua bapak Candra dan di dampingi dua hakim lainnya, sedangkan Jaksa penuntut umum (JPU) adalah ibu Rosmarlina Sembiring.

Hal yang sama juga terjadi pada persidangan pemeriksaan saksi kasus bakso impor berasal dari Malaysia saat digelar di PN Kls I Batam cukup menggelitik pengunjung sidang,Hartin alias Ateng yang karena perbuatannya mengimpor serta menjual bakso asal Malaysia tanpa memiliki izin edar ,oleh JPU Samuel Pangaribuan SH dijerat dengan pasal “142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik   Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan”

Hal ini juga terungkap dari keterangan saksi Sugianto’ yang oleh perintah Hartin karyawan yang bekerja sebagai Kepala gudang di PT.Thong Sing Yuen Jalan Duyung Komplek Harbour View Blok A No.6 Kecamatan Batu Ampar Kota Batam.

Untuk membantu membuatkan nota pembayaran atau delivery order, form retur, buku catatan pemesanan, buku masuk barang, stempel ken food di ruang administrasi PT.Thong Sing Yuen,semuanya dijadikan barang bukti oleh penyidik BPOM Kepri.

Dalam kasus pangan yang menjerat terdakwa ‘Hartin alias Ateng’ dengan diplomasi hukum yang cukup matang,Ade Trini SH.MH menjelaskan bahwa kliennya tidak ditahan karena ancaman pidana yang ada pada Psl 142,max 2 tahun dan denda 400 juta.

Sementara salah seorang pegawai di kantor Kejaksaan Agung yang enggan di publikasikan namanya menjelaskan, Bila ada nantinya di temukan kejanggalan pada fakta persidangan di Pengadilan Negeri Batam silahkan di laporkan ke Kejagung, saya akan kawal pengaduannya ” terangnya pada media ini.

Dia menambahkan cara membuat pengaduannya, ditunjukan suratnya ke Jamwas tembusan ke Kejaksa Agung, Wakil Jaksa Agung dan Jampidum, perihalnya pengaduan, kemudian buat surat seperti biasa pengaduan dengan isi kronologis di jelasin dan di lampirkan dengan bukti – bukti lainnya, melalui pesan singkat yang di kirim kan dari WhatsApp nya.(AMJOI)

Detik Video