Menggugat Pengelolaan Lahan Oleh BP Batam

Tidak ada komentar 145 views
Spread the love
Batam, Detik Global News.com – Pencanangan lahan di Badan Pengusahaan (BP) Batam sampai saat ini
masih menjadi polemik.Bahkan masih banyak ditemukan lahan-lahan kosong alias lahan tidur di Pulau Batam namun telah dimiliki perusahaan.Lahan kosong tersebut dibiarkan tanpa ada pembangunan sebagaimana dengan peruntukan yang diajukan dalam permohonan Hak Pengelolaan Lahan ke BP Batam.
Sejauh ini, perusahaan/pengembang terkesan mudah untuk mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam. Modalnya cukup hanya membayar Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO). Namun hal ini kontras dengan pemberian HPL bagi pribadi-pribadi masyarakat.Fakta bahwa banyak pemegang HPL kemudian memperjualbelikan lahannya tentu tidak dapat dipungkiri. Setelah HPL diraih, kemudian lahan pun bebas untuk diperjualbelikan kepada pihak lain, termasuk individu masyarakat dengan harga berkali-kali lipat demi mendapatkan keuntungan yang besar.
Melihat kasus-kasus seperti ini, tentunya besar harapan masyarakt Batam agar hal pencanangan lahan oleh BP Batam kepada pengusaha benar-benar selektif, dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat kecil untuk memperoleh hak yang sama dengan pengusaha. Bukankah antara masyarakat dengan pengusaha, sama-sama kedudukanya di depan hukum dan pemerintahan. Mengenai Hak Pengelolaan Lahan yang dimiliki BP Batam ini sebenarnya telah dipersoalkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Forum Pengusaha Pribumi Indonesia (FOPPI). Yang dipersoalkan, bukan saja tentang Hak Pengelolaan Lahan yang ada pada BP Batam, namun juga terkait besaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang dikeluhkan akan membebani pengusaha yang mengajukan permohonan lahan ke BP Batam.
FOPPI pun sempat menyatakan melakukan uji materi atas kewenangan tersebut ke Mahkamah Agung (MA). Sayang, aksi FOPPI Kota Batam yang didukung Kadin Provinsi Kepri pada medio Oktober 2016 itu, tidak ada kejelasan ujung pangkalnya hingga kini.
Hak Pengelolaan merupakan hak atas tanah yang sebenarnya tidak ada diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Megenai hak ini, dan besaran luasnya, diatur di luar ketentuan UUPA Hak Pengelolaan lahir dan berkembang sesuai dengan terjadinya perkembangan suatu daerah. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perkantoran yang terdapat di kota-kota besar berdiri dengan mempergunakan tanah negara dengan dasar Hak Pengelolaan itu.Hak Pengelolaan berasal dari bahasa Belanda (beheersrecht) yang berarti hak penguasaan. Hak ini dimiliki instansi pemerintah, jawatan atau depertemen.
Cikal bakal Hak Pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan itu adalah hak penguasaan atas tanah-tanah Negara yang dimiliki oleh negara dan dapat didelegasikan kepada instansi jajarannya atau badan hukum pemerintah. Hak Pengelolaan yang diberikan atas tanah yang dikuasai Negara itu dapat diberikan kepada badan-badan hukum pemerintah atau pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai kepentingan sendiri, maupun untuk kepentingan pihak ketiga.
Nah, dalam hal memberikan hak pengelolaan kepada pihak ketiga inilah, sedianya pemegang Hak Pengelolaan yang mendapat mandat dari pemerintah (negara) harus benar-benar transparan. Dan bila perlu mereka melalui proses tender yang terbuka untuk mendistribusikan Hak Pengelolaan yang dimilikinya itu, sehingga dasar hukum pemberian hak tersebut ada kekuatan hukumnya.
Boedi Harsono, ahli hukum Agraria, berpendapat Hak Pengelolaan pada hakikatnya bukan hak atas tanah, melainkan merupakan perpanjangan dari hak menguasai dari Negara yang kewenangannya diberikan kepada badan/jabatan pemerintahan dalam mengelola hak tersebut. Pemegang Hak Pengelolaan mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanah yang dihakinya bagi keperluan usahanya tetapi bukan merupakan tujuan dari pemberian hak itu kepadanya. Adapun tujuan utamanya adalah bahwa tanah yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan yang mendapatkan hak penggunaan dari pemegang mandat Hak Pengelolaan.
Sedangkan, ahli hukum Agraria, Maria S.W. Sumardjono, menjelaskan bahwa Hak Pengelolaan merupakan bagian dari hak menguasai dari Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan. Karena itu, Hak Pengelolaan merupakan fungsi/kewenangan publik sebagimana hak menguasai dari Negara dan tidak tepat untuk disamakan dengan “hak” sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUPA, karena hak atas tanah hanya menyangkut aspek keperdataan.
Kita ketahui bersama, bahwa adanya Hak Pengelolaan dalam Hukum Tanah Nasional tidak disebut dalam UUPA, namun secara implisit pengertian hak itu diturunkan dari Pasal 2 ayat (4) UUPA yang
menentukan bahwa: “Hak menguasai Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa hak menguasai Negara dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada pihak lain, yang dalam hal ini adalah daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat sepanjang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
Istilah Hak Pengelolaan lebih lanjut ada di dalam Penjelasan Umum II angka 2 UUPA bahwa: “Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di atas, Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa (Depertemen, Jawatan atau Daerah Swatantra)
untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.”
Sebenarnya, cikal bakal Hak Pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya UUPA yang dikenal dengan Hak Penguasaan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara yang kemudian diatur oleh Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijaksanaan Selanjutnya, dikonversi menjadi Hak Pengelolaan. Dan berdasarkan ketentuan konversi itu, maka tercipta istilahHak Pengelolaan.
Adapun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, bahwa: “Jika tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 1, selain dipergunakan untuk kepentingan instansi-instansi itu sendiri, dimaksudkan juga untuk dapat diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka
hak penguasaan tersebut di atas dikonversi menjadi Hak Pengelolaan sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan 6, yang berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan itu oleh instansi yang
bersangkutan.”
Penegasan tentang Hak Pengelolaan juga tercantum dalam Pasal 5 yang menentukan bahwa: “Apabila tanah-tanah Negara sebagai dimaksud dalam pasal 4 di atas, selain dipergunakan oleh instansi-instansi itu sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak ketiga, maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan Hak Pengelolaan.”
Pengertian Hak Pengelolaan dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977, dalam Pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan “Hak Pengelolaan” berisi wewenang untuk :
           a) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
           b) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
           c)Menyerahkanbagian-bagiandaripadatanahitukepadapihakketiga
menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan pemegang hakmtersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pengertian Hak Pengelolaan, lebih lanjut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 jis Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menetukan bahwa Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
Jadi dapat disimpulkan pengertian Hak Pengelolaan dari penjelasan dan uraian di atas bahwa Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan.
Lantas bagaimana hal Subjek dan Objek Hak Pengelolaan itu sendiri? Hak Pengelolaan itu tidak dapat diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan hukum tertentu.
Adapun yang dapat menjadi subjek Hak Pengelolaan pada awalnya hanya Departemen, Jawatan dan Daerah Swatantra seperti halnya yang telah diatur dalam penjelasan umum angka II nomor 2 UUPA jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965, yang menentukan bahwa: “Tanah-tanah Negara yang oleh suatu departemen, direktorat dan daerah swatantra selain digunakan oleh instansi-instansi itu sendiri-sendiri, juga dimaksudkan untuk diberikan dengan suatu hak pada pihak ketiga maka oleh Menteri Agraria tanah-tanah tersebut akan diberikan dengan Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan diberikan kepada Departemen, Direktorat dan Daerah Swatantra”
Dalam perkembangan selanjutnya tentang subjek Hak Pengelolaan dapat diketahui dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 yang
menyatakan bahwa yang dapat sebagai subjek Hak Pengelolaan adalah :
a) Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
b) Badan Usaha Milik Negara;
c) Badan Usaha Milik Daerah;
d) PT. Persero;
e) Badan Otorita;
f) Badan-badan hukum Pemerintah yang ditunjuk Pemerintah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 itu, bahwa Hak Pengelolaan dapat diberikan kepada pihak lain. Pemberian kepada pihak lain tersebut dilakukan pejabat yang ditunjuk dan atau oleh pejabat Badan Pertanahan Nasional yang berwenang atas usul pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan.
Pihak-pihak yang dapat menjadi subjek atau pemegang Hak Pengelolaan tentunya sebatas pada badan hukum pemerintah baik yang bergerak dalam pelayanan publik (pemerintah) atau yang bergerak dalam bidang bisnis, seperti Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, PT Persero. Artinya, untuk badan hukum swasta seperti pengembang/developer sebenarnya tidak dapat mendapatkan peluang untuk berperan sebagai subjek atau pemegang Hak Pengelolaan itu.
Pakat Hukum Agraria, Dr. Sri Hajati, S.H, M.S, berpendapat bahwa Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan kepada individu atau perseorangan, badan hukum swasta, badan hukum pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya tidak berhubungan dengan pengelolaan tanah.
Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Hak Pengelolaan hanya dapat diberikan kepada badan hukum tertentu. Badan-badan hukum yang tidak dapat mempunyai Hak Pengelolaan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia, badan keagamaan, badan sosial, perwakilan negara asing dan perwakilan badan internasional.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menetapkan bahwa tidak setiap badan hukum pemerintah dapat diberikan Hak Pengelolaan. Yang dapat diberikan Hak Pengelolaan adalah yang hanya badan hukum yang mempunyai tugas dan
fungsi berkaitan dengan pengelolaan tanah.
Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) dalam hal ini pengembang/developer dan swasta lain sebenarnya, tidak dapat mempunyai Hak Pengelolaan karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.
Melihat pendapat di atas, tentu kita bertanya-tanya, tentang dasar hukum pemberian HPL oleh BP Batam kepada Badan Hukum PT atau pihak swasta selama ini. Dan jika memang pihak swasta bisa mendapatkan HPL, bukankah berarti individu-individu masyarakat juga berhak untuk
mendapatkan hal yang sama dari BP Batam.
Apalagi bila melihat masyarakat sudah menduduki lahan yang notabenenya lebih berhak untuk
memperoleh hak atas HPL di atas lahan yang telah didudukinya dengan bukti penguasaan fisik lahan. Semoga BP Batam segera menyadari kekeliruannya selama ini, dan memberikan hak yang sama kepada
individu-individu masyarakat Batam. (Sorimunggu. S)
Berita : Opini.
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Menggugat Pengelolaan Lahan Oleh BP Batam"