MANAGER PT. BRIGHT PLN BATAM SALING LEMPAR TANGGUNG JAWAB

Batam, Detik Global News.com – Bisnis ketenagalistrikan di Kota Batam terlihat kian menjanjikan, bahkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan terkesan tidak di jalankan dengan sesungguhnya hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya, hanya saja belum di ketahui lembaga instansi pemerintahan manakah yang mengawasi/bertanggung jawab terkait kinerja pihak PT. Bright PLN Batam selama ini ?

Sebelumnya Bapak Bukti Panggabean selaku Manager humas PT. Bright PLN Batam saat di konfirmasi media ini ketika di tanya soal ukuran standar kontruksi instlasi kabel listrik di bawah tanah malah mengalihkan agar menanyakan nya langsung kepada Bapak Jhon Bislon selaku Manager Tehnik, dan memberikan nomor ponsel seluler yang bersangkutan pada media ini.

Ketika media ini menghubungi WhatsApp nya pak Jhon Bislon telah memberikan jawaban sebagai berikut, Pada dasarnya PLN Batam sudah punya standard kontruksi yang mengacu pada undang – undang Nomor 30 Tahun 2009, kalaupun ada beberapa titik yang di luar standard seiring dengan pembangunan Kota Batam ” terang Jhon Bislon.

Bapak Jhon Bislon selaku Manager PT. Bright PLN Batam kemudian menuturkan bahwa untuk kontruksi jaringan yang menangani adalah pak Sunoto.

“silahkan hubungi pak Bukti Panggabean selaku Manager humas PT. Bright PLN Batam ” melalui pesan singkat dari WhatsApp nya yang di kirimkan pada media ini.

Lalu media ini pun mencoba melakukan konfirmasi balik kepada Bapak Bukti Panggabean selaku Manager humas di PT. Bright PLN Batam dan menjelaskan, sudah di beritakan apa lagi yang di tanya bos…, melalui pesan singkat dari ponsel seluler genggamnya.

” Kan sudah di beritakan bos…apa yang mau di konfirmasi lagi ” tanya Bapak Bukti Panggabean.

Ketika media ini mempertanyakan terkait standard ukuran kabel instlasi listrik di bawah tanah yang di perkirakan kedalamannya hanya 20 cm seperti tampak pada gambar, Dia malah berdalih ” itu lagi perbaikan bos…makanya di tarik keatas ” tutup Bapak Bukti Panggabean.

Sangat di sayangkan jika selama ini tidak ada lembaga yang di bentuk oleh pemerintah daerah maupun pusat untuk mengawasi kinerja ketenagalistrikan, terlihat di Propinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Batam bisnis ketenagalistrikan kian tumbuh subur, apakah itu semua sudah sesuai dengan  prosedur dan ketentuan undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 ? (SS)

 

 

 

 

 

Detik Video