LELANG JABATAN DI PEMKOT TANGSEL DI PERTANYAKAN,” DIMINTA DPRD SEGERA BENTUK PANSUS”

Tangsel,Detik Global News.com.Dengan dilantiknya beberapa Camat oleh Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmy Dian, secara makanisme maupun peraturan patut di pertanyakan. Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) kembali melakukan laporan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada DPRD Kota Tangerang Selatan pada, Kamis (15/03/18).

Adapun laporan tersebut adalah sehubungan pelantikan Camat Pondok Aren dan Camat Setu pada tanggal 22 Februari lalu disinyalir melalui prosedur lelang.

Menurut Aco Ardiansyah ada beberapa catatan yang membuat proses pelantikan tersebut tidak sah, karena 2 Jabatan Camat (Setu & Pondok Aren) tanpa melalui mekanisme lelang jabatan.

Padahal, seharusnya Kepala Perangkat daerah dengan jabatan administrator dalam hal ini adalah camat, pengisiannya harus diakukan dengan mekanisme seleksi secara terbuka sesuai dengan proses seleksi lelang jabatan pimpinan tinggi, ucap Aco Ariansyah.

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 234 ayat (4), UU 5/2014 Tentang ASN, PP 11/2017 Tentang Manajemen PNS dan Permenpan RB 13/2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka di lingkungan Instansi Pemerintah. Ditambahkannya bahwa dalam UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 234 Ayat (4) berbunyi :

“Proses pengangkatan kepala Perangkat Daerah yang menduduki jabatan administrator dilakukan melalui seleksi sesuai dengan proses seleksi bagi jabatan pimpinan tinggi pratama di instansi Daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai aparatur sipil negara”.ucap Aco Ardiansyah lagi.

Kemudian sebelumnya pada pasal 209 ayat (2) huruf f menyebutkan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota salah satu diantaranya adalah Kecamatan, hal ini diperkuat dengan adanya PP 18/2016 Tentang Perangkat Daerah Pasal 5 Ayat (2) huruf f.tutup nya.

Sementara itu Koordinator Divisi Advokasi & Investigasi TRUTH Jupry Nugroho mengatakan dengan tegas bahwa “DPRD harus bernyali dan berani sebagai wakil rakyat yang dipercaya oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

“Sudah 2 (dua) kali kami (TRUTH) melakukan laporan terkait hal serupa setelah sebelumnya mengenai  lelang 2 JPT Pratama yang menabrak aturan karena tidak sesuai dengan mekanisme lelang sehingga kami meminta DPRD membentuk Pansus untuk menyelidiki prosesnya dan memanggil Pansel untuk mempertanggungjawabkan dalam sidang terbuka dan hari ini 2 Camat yaitu Setu dan Pondok Aren dilantik tanpa adanya proses lelang namun langsung dilantik.

Maka dari itu kami kembali meminta DPRD Kota Tangerang Selatan untuk memanggil Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sebagai Pejabat yang Berwenang dalam hal ini. Serta menindak lanjuti laporan dan tuntutan kami yang sebelumnya,ujarnya.

“Jika DPRD Tangsel tetap tidak bergeming atas laporan kami, kami menduga dan curiga bahwa fungsi pengawasan memang tidak pernah dijalankan oleh wakil rakyat, sebagai konsekuensi perlu dipertimbangkan lagi pantaskah para Wakil masyarakat tersebut untuk duduk kembali sebagai wakil rakyat pada periode berikutnya ” tutupnya(rnh).

Detik Video