BERHARAP ADA KEBIJAKAN BP BATAM

Batam, detik global news.com – Pengurusan sertipikat gratis yang di canangkan oleh pemerintah pusat akan terhambat, hal ini telah membuat polemik di tengah – tengah kehidupan masyarakat kota Batam yang membeli tanah untuk kavling, atau pembayaran UWTO kepada pihak perusahaan hanya memiliki surat tanda bukti berupa pemberian kwitansi saja.

Selama penulusuran yang di lakukan tim media ini (Amjoi group) di lokasi lahan Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong salah seorang warga berinisial LS menuturkan pada media ini, suami saya sudah melunasi pembayaran harga tanah untuk kavling kepada PT.Dharma Kemas Berganda dengan harga Rp.285.000m2 lengkap dengan tanda bukti kwitansi di bubuhkan stempel perusahaan, ungkapnya pada tim media ini.

” Kwitansi pelunasan pembelian lahan untuk kavling atau pembayaran UWTO sebagai tanda bukti dari pihak perusahaan apakah kami sebagai warga sudah bisa melakukan pengurusan sertipikat ,kami berharap adanya pencerahan  dari pihak BP Batam serta dari Badan Pertanahan Nasional kota Batam  maupun dari menteri Agraria dan tata ruang agar kami bisa memahaminya” cetusnya pada media ini.

Dia juga menambahkan, bagaimana mungkin warga menyerahkan pengurusan sertipikat kepada pihak perusahaan dengan biaya Rp.173.000m2, sementara ratusan unit bangunan rumah  bukanlah di bangun oleh pihak perusahaan atau Developer  melainkan di bangun oleh warga sendiri, ungkapnya.

” Kami sangat berharap ada kebijakan dari pihak BP Batam maupun pemerintah pusat, agar masyarakat bisa memanfaatkan pengurusan sertipikat gratis ” tutupnya.

Sementara Andi warga Kampung Belimbing mengatakan bahwa sebagian sertipikat telah di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Batam (BPN) dengan mencapai kurang lebih 153 sertipikat melalui pengurusan PT.Dharma Kemas Berganda, hanya saja sebagian warga mempertanyakan apakah di benarkan sertipikat di terbitkan tanpa sesuai dengan ukuran bangunan atau luas lahan yang telah di miliki oleh warga,tanyanya pada media ini.

” Jangan – jangan sertipikat yang  di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional kota Batam berdasarkan ketentuan pencah PL dari BP Batam, jika hal ini yang di lakukan, tentu bisa terjadi selisih dimana ukuran bangunan dan luas tanah tidak sesuai dengan yang tercatat di sertipikat tersebut ” cetusnya.

Andi menambahkan ini sangat aneh, dimana selama ini BP Batam telah menegaskan tidak ada jual beli lahan, atau penunjukan pemungutan UWTO melalui pihak perusahaan, sementara keberadaan ratusan bangunan rumah permanen adalah di dirikan oleh warga sendiri, lalu akta perjanjian apa yang sebenarnya di tanda tangani oleh kedua belah pihak  di hadapan notaris, tanya Andi kembali pada media ini.

Sementara BP Batam pernah berjanji kepada media Amjoi group saat melakukan wawancara khusus di ruang kerjanya di lantai II BP Batam ” akan memanggil pihak perusahaan ” bila para media nantinya mengalami kesulitan untuk bertemu dengan pengusahanya, karena ini adalah generasi yang terputus, cetusnya saat itu.

Hingga berita ini di terbitkan dan untuk memperoleh perimbangan pemberitaan pihak perusahaan dan Notaris belum berhasil di temui tim media ini untuk di mintai keterangannya.(Amjoi group)

 

Detik Video