KPK : DIMINTA USUT TUNTAS MAKELAR LAHAN

Batam, Detik Global News.com – Warga Kota Batam meminta kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) agar mengungkap makelar mafia lahan bagi perusahaan – perusahaan raksasa yang mendapatkan pengalokasian lahan dari BP Batam  yang pada kenyataannya lahan tersebut bukan di bangun malah di perjual belikan dalam bentuk kavling dengan harga kian melambung tinggi untuk meraib keuntungan yang sebesar – besarnya.

Anehnya lagi, sebelum BP Batam mengalokasikan lahan kepada pihak pengembang pada fakta di lapangan bahwa masyarakat sudah  terlebih dahulu mendirikan bangunan rumah di atas lahan tersebut, tetapi dengan dalil ancaman penggusuran warga pun di berikan dua pilihan yaitu : memilih di putihkan atau di gusur.

Karena tidak ada lagi pilihan dan takut akan di gusur  masyarakat pun memenuhi permintaan pihak pengusaha dengan membayar harga lahan Rp. 280.000/m2 bahkan sampai harga Rp.700.000/m2 dengan tanda bukti kwitansi dan stempel serta tanda tangan dari pihak perusahaan.

” Mereka hanya menyerahkan bukti Kwitansi Pembayaran lunas pembelian Kavling, sedangkan  dokumen – dokumen lainnya tidak di serahkan, malah warga di hadapkan kekantor Natoris dengan meminta tambahan biaya untuk penerbitan Akte jual beli/peralihan hak serta meminta biaya pembuatan Sertipikat ” kata salah seorang warga Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong Kota Batam.

Dia juga menambahkan bahwa pihak perusahaan sama sekali tidak ada melakukan pembangunan seperti semenisasi jalan dan drainase semua berasal dari APBD Kota Batam, sedangkan bangunan rumah milik masyarakat adalah didirikan oleh warga sendiri dengan menggunakan biaya masing – masing, ungkapnya.

” Kami sebagai masyarakat Kota Batam meminta kepada KPK agar mengusut tuntas makelar lahan di BP Batam, akibat ulah para pengusaha yang memperjual belikan lahan, sehingga warga banyak di rugikan bahkan tidak bisa melakukan pengurusan sertipikat di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam secara pribadi” ungkapnya lagi pada media ini.

Harapan kami kepada Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar melakukan audit di kantor BP Batam terhadap nama – nama perusahaan  pemilik lahan yang telah memperjual belikan lahan/Kavling di Kota Batam, tutupnya.(SS)

 

 

 

 

 

 

Detik Video