KETUA DPRD BATAM : ” MAU ENAKNYA SENDIRI PERAS KERINGAT RAKYAT “

Batam,Detik Global News.com – Sangat di sayangkan persoalan hukum terhadap legalitas lahan di Kampung Belimbing kelurahan Sadai kecamatan Bengkong dengan keberadaan ratusan bangunan rumah permanen yang di bangun oleh warga sendiri dan sudah tertata dengan rapi, sabagaimana rumah layak huni.

Dari pantauan dan investigasi media ini di lokasi, bahwa sebelum PT.Dharma Kemas Berganda mendapatkan alokasi lahan tersebut dari pihak BP Batam, para warga sudah terlebih dahulu menguasai lahan tersebut dengan secara bersama -sama warga melakukan penataan dan pembangunan  dengan harapan bisa mendapatkan pemutihan dari pihak BP Batam seperti di daerah lain, kata Hutabarat.

Coba di tanyakan pihak perusahaan PT.DKB, apakah mereka pernah melakukan pematangan lahan atau pernah melakukan pembangunan di atas lahan Kampung Belimbing ? tanya dia lagi.

” Sepengetahuan saya bahwa PT.DKB itu hanya membayarkan WTO kepihak BP Batam, semua pembangunan rumah warga pakai uang sendiri dan sementara pembangunan infranstruktur jalan dan saluran parit (Drainase ) menggunakan APBD Pemko Batam, lalu apa dasar hukum PT.DKB  memperjual belikan lahan dengan harga Rp.285.000m2  s/d Rp.700.000/m2 kepada masyarakat ” kata Hutabarat.

Dia menambahkan, bukan hanya biaya jual – beli lahan yang di bebankan kepada warga, ada biaya tambahan yaitu pengurusan sertipikat di bebankan Rp.173.000m2, tentu sebagian warga binggung ketika di hadapkan kepada pejabat pembuat Akta Notaris ” bahwa bangunan rumah milik warga sendiri  ” lalu benda/barang apa yang di perjanjikan/di perjual – belikan di kantor tersebut antara pemilik bangunan rumah & pemilik lahan , apalagi di arahkan kepada BANK SWASTA untuk melakukan pinjaman untuk pelunasan pembayaran  kepihak perusahaan, ungkapnya lagi.

” Kami sebagai warga Republik Indonesia tentu berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak di negeri tercinta ini, dan kami tidak pernah bosan – bosannya menyuarakan kepada penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, Kejaksaan Agung maupun KPK agar melakukan audit terkait dokumen/berkas dan surat – surat mengenai pengurusan lahan Kampung Belimbing terkait aliran dana yang di peroleh dari masyarakat  selama ini ” ucap Hutabarat lagi.

Sementara Ketua DPRD kota Batam Bapak Nuryanto saat di konfirmasi media ini mengatakan, kalau jual – beli ada hukum, kebiasaan yaitu tawar menawar harga yang berujung kesepakatan dari kedua belah pihak.

” Sah saja kalau ada harga Rp.285.000m2 sampai dengan harga Rp.700.000m2,  tapi biasanya ada harga ada barang ” terang Nuryanto.

Dia menambahkan dengan harga segitu kira – kira dari perusahaan sudah menjalankan kewajiban atau belum ? tanya Nuryanto lagi.

Seperti mempersiapkan pematangan lahan infranstruktur dan lain – lain, kalau cuma membayar WTO 50 – 60 Ribu/m2,  terus sekarang di jual harga tawar di  atas,  saya pikir tidak wajar, apalagi mereka tidak pernah menyelesaikan persoalan di atas lahan tersebut, ungkap Nuryanto.

” Sah – sah saja tapi tidak wajar dan sangat memberatkan warga, ya…mau enaknya sendiri peras keringat rakyat, tutupnya.

Terkait persoalan lahan Kampung Belimbing tim media ini (Amjoi group) pernah mendapat undangan untuk wawancara khusus, melalui Pak Harry bidang evaluasi lahan di ruang rapat lantai II BP Batam mengatakan, kami akan panggil terlebih dahulu pihak perusahaan tersebut, dan setelah melakukan pertemuan nantinya, rekan – rekan media akan kami undang untuk menyampaikan hasilnya, tutupnya.(ss)

Detik Video