Ketika Orang Gila Boleh Memilih

Tidak ada komentar 366 views
Spread the love
Batam, Detik Global News.com – Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kebijakan KPU yang membolehkan orang gila untuk ikut memilih pada Pemilu 2019 mendatang. Bahkan, KPU telah melakukan pendataan terhadap orang gila untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar untuk bisa memilih pada Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Pertanyaanya adalah, apakah benar orang gila bisa memilih? Dan apa dasar hukumnya?
Dimasukkannya orang gila ke dalam DPT oleh penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 125/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Oktober 2016. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa keputusan MK tersebut dikeluarkan berdasarkan gugatan yang diajukan terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah. Bukan terhadap UU Pemilihan Umum yang mengatur tentang proses pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Dari sini muncul lagi pertanyaan baru, apakah Keputusan MK yang final dan mengikat tersebut untuk dalam hal UU Pemilihan Kepala Daerah, bisa digunakan sebagai dasar hukum oleh KPU dalam memasukkan orang gila sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif dan Presiden. Sebab, objek hukum
yang disengketakan saja sudah berbeda, yakni antara UU Pemilihan Kepala Daerah, dengan UU Pemilu.
Selain menyangkut dasar hukum memasukkan orang gila sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, nalar berpikir kita tentunya menyangkut kriteria orang gila yang bagaimana yang bisa dan pantas untuk diikutkan dalam proses pemilihan anggota Legislatif dan Presiden.
Perhimpunan Jiwa Sehat yang diwakli Jenny Rosanna Damayanti, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) yang diwakili Ariani, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini, dan Khorunnisa Nur Agustyati selaku pemohon uji mareri ke MK hanya menggugat Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 yang berbunyi “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau …”
Para pemohon menilai, frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya.
Di sini jelas, bahwa uji materi yang dilakukan adalah untuk memilih calon kepala daerahnya, dan bukan untuk calon wakilnya (wakilnya si orang gila, red) di lembaga Legislatif baik tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden (Presiden
dan Wakil Presiden si orang gila, red).
Bagi pemohon, ketentuan Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 tentang Pilkada, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih.
Pemohon menilai, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.Pemohon mengakui bahwa gejala gangguan mental dapat muncul dan hilang tanpa ada yang dapat memastikannya.
Untuk itulah, Pemohon menilai, syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 itu menjadi tidak relevan. Sebab, bisa saja terjadi kasus bahwa pengidap psikososial atau disabilitas gangguan mental sudah sehat kembali saat jangka waktu penetapan daftar pemilih telah selesai.
Karena itu, sebagai warga negara, pemohon menilai, orang tersebut telah kehilangan haknya untuk didaftar menjadi pemilih dan maka dari itu, pemohon, meminta agar pasal tersebut dibatalkan.
MK dalam amar putusannya ternyata hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, bahwa frasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam Pasal 57 ayat 3 huruf a UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan surat atau pernyataan dari profesional bidang kesehatan jiwa.
MK mengakui bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesionalitas bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.
MK juga memiliki pertimbangan bahwa antara gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal dengan karakteristik berbeda, namun beririsan sehingga tidak selalu dapat disamakan.
Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik, yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Namun, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.
Berdasarkan pertimbangan itu, bahwa menurut MK, penggunaan tanda baca ‘/’ dalam frasa ‘gangguan jiwa/ingatan’ yang tercantum pada Pasal 57 ayat 3 huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan pengelompokan dua
kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftarkan dalam daftar pemilih.
Dari sisi kualitasnya, MK berpendapat, bahwa gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan (stadium), yaitu gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Dan pada masing-masing tingkatan kualitas gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.
Dengan demikian, maka seandainya yang dimaksud DPR dan Pemerintah dalam pembentuk UU bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila) dengan ciri-ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, maka hal tersebut tentu tidak perlu diatur secara khusus karena orang yang dengan kondisi kejiwaan seperti itu memang tidak akan didaftarkan oleh petugas pencatat pemilih.
Lantas, dengan pertimbangkan seperti itu, mengapa pula KPU, dengan dalih menjalankan putusan MK, langsung melaksanakan pendaftaran orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk dapat bisa memilih pada Pemilu 2019 mendatang?
Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kebijakan KPU yang membolehkan orang gila untuk ikut memilih pada Pemilu 2019 mendatang. Bahkan, KPU telah melakukan pendataan terhadap orang gila untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar untuk bisa memilih pada Pemilihan Legislatif dan Presiden/Wakil Presiden. Pertanyaanya adalah, apakah benar orang gila bisa memilih? Dan apa dasar hukumnya?
Dimasukkannya orang gila ke dalam DPT oleh penyelenggara Pemilu yang dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No: 125/PUU-XIII/2015 tanggal 13 Oktober 2016. Namun yang perlu dicermati adalah bahwa keputusan MK tersebut dikeluarkan berdasarkan gugatan yang diajukan terhadap UU Pemilihan Kepala Daerah. Bukan terhadap UU Pemilihan Umum yang mengatur tentang proses pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.
Dari sini muncul lagi pertanyaan baru, apakah Keputusan MK yang final dan mengikat tersebut untuk dalam hal UU Pemilihan Kepala Daerah, bisa digunakan sebagai dasar hukum oleh KPU dalam memasukkan orang gila sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif dan Presiden. Sebab, objek hukum
yang disengketakan saja sudah berbeda, yakni antara UU Pemilihan Kepala Daerah, dengan UU
Pemilu.
Selain menyangkut dasar hukum memasukkan orang gila sebagai pemilih pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, nalar berpikir kita tentunya menyangkut kriteria orang gila yang bagaimana yang bisa dan pantas untuk diikutkan dalam proses pemilihan anggota Legislatif dan Presiden.
Perhimpunan Jiwa Sehat yang diwakli Jenny Rosanna Damayanti, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA) yang diwakili Ariani, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Titi Anggraini, dan Khorunnisa Nur Agustyati selaku pemohon uji mareri ke MK hanya menggugat Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 yang berbunyi “Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau …”
Para pemohon menilai, frasa “tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya” telah menghilangkan hak memilih seorang warga negara untuk dapat berpartisipasi di dalam memilih calon kepala daerahnya.
Di sini jelas, bahwa uji materi yang dilakukan adalah untuk memilih calon kepala daerahnya, dan bukan untuk calon wakilnya (wakilnya si orang gila, red) di lembaga Legislatif baik tingkat Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPD dan DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden (Presiden
dan Wakil Presiden si orang gila, red).
Bagi pemohon, ketentuan Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 tentang Pilkada, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah, khususnya pada tahapan pemutakhiran dan pendaftaran pemilih.
Pemohon menilai, gangguan psikososial atau disabilitas gangguan mental bukanlah jenis penyakit yang muncul terus menerus dan setiap saat.Pemohon mengakui bahwa gejala gangguan mental dapat muncul dan hilang tanpa ada yang dapat memastikannya.
Untuk itulah, Pemohon menilai, syarat yang tercantum dalam ketentuan Pasal 57 ayat 3 huruf a UU 8/2015 itu menjadi tidak relevan. Sebab, bisa saja terjadi kasus bahwa pengidap psikososial atau disabilitas gangguan mental sudah sehat kembali saat jangka waktu penetapan daftar pemilih telah selesai.
Karena itu, sebagai warga negara, pemohon menilai, orang tersebut telah kehilangan haknya untuk didaftar menjadi pemilih dan maka dari itu, pemohon, meminta agar pasal tersebut dibatalkan.
MK dalam amar putusannya ternyata hanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon. Menurut MK, bahwa frasa “tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya” dalam Pasal 57 ayat 3 huruf a UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen dengan ketentuan surat atau pernyataan dari profesional bidang kesehatan jiwa.
MK mengakui bahwa Pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa terganggu jiwa atau ingatannya tidak dimaknai sebagai mengalami gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesionalitas bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum.
MK juga memiliki pertimbangan bahwa antara gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal dengan karakteristik berbeda, namun beririsan sehingga tidak selalu dapat disamakan.
Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik, yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori. Sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Namun, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam.
Berdasarkan pertimbangan itu, bahwa menurut MK, penggunaan tanda baca ‘/’ dalam frasa ‘gangguan jiwa/ingatan’ yang tercantum pada Pasal 57 ayat 3 huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftarkan dalam daftar pemilih.
Dari sisi kualitasnya, MK berpendapat, bahwa gangguan jiwa dan atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis tingkatan (stadium), yaitu gangguan ringan, gangguan sedang, dan gangguan berat. Dan pada masing-masing tingkatan kualitas gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.
Dengan demikian, maka seandainya yang dimaksud DPR dan Pemerintah dalam pembentuk UU bahwa orang yang dikecualikan dari pencatatan pemilih adalah orang dengan psikosis (gila) dengan ciri-ciri antara lain hidup menggelandang, makan sembarangan, bersifat asosial, bahkan tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri, maka hal tersebut tentu tidak perlu diatur secara khusus karena orang yang dengan kondisi kejiwaan seperti itu memang tidak akan didaftarkan oleh petugas pencatat pemilih.
Lantas, dengan pertimbangkan seperti itu, mengapa pula KPU, dengan dalih menjalankan putusan MK, langsung melaksanakan pendaftaran orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) ke dalam daftar pemilih tetap (DPT) untuk dapat bisa memilih pada Pemilu 2019 mendatang?
Bagaimana mungkin orang yang dengan gangguan jiwa bisa melaksanakan hak dan kewajibannya secara Langsung Umum Bebas dan Rahasia sebagai landasan dari pelaksanaan Pemilu di negeri kita.(Saut. S)
Berita : Tajuk.
author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Ketika Orang Gila Boleh Memilih"