KEPRI BEGERILYA DAPATKAN HAK SEKTOR LABUH JANGKAR

Tanjungpinang, Detik Global News.com – Pemerintah Provinsi Kepri dengan DPRD terus berupaya melakukan gerilya ke pemerintah pusat untuk menambah pemasukan pendapatan daerah. Salah satunya dari sektor labuh jangkar yang saat ini masih dikuasai pemerintah pusat.

Ketua Komisi III DPRD Kepri, Widiastadi Nugroho mengatakan, pihaknya akhirnya menempuh jalur nonlitigasi untuk memperjuangkan hak dan kewenangannya. “Kami sedang memperjuangkan kewenangan kita untuk mengelola sejumlah kegiatan bisnis di wilayah laut hingga 12 mil garis pantai. Salah satunya dari sektor labuh jangkar ini,” kata pria yang akrab disapa Lik ini, di Kementerian Hukum dan HAM, Kamis (20/9).

Penyebab belum dapat ditariknya pemasukan dari sektor kelautan ini karena, Kemenhub masih berpegang kepada PP 15 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan. Sehingga, pemerintah provinsi Kepri tidak bisa menarik pajak dan retribusi dari sektor tersebut.

Padahal, pasal 27 UU No 23 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menyebutkan, bahwa Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil pantai. “Bukan hanya Sumber Daya Alamnya saja yang boleh dikelola oleh Pemprov, tapi juga semua aktifitas yang dilakukan di atas perairan Kepri. Pemprov berhak menarik retribusinya,” tegas politisi partai PDI Perjuangan itu.

Atas dasar itulah, Komisi yang digawanginya akan terus mengawal proses ini sampai terwujud. “Saya yakin ini berhasil. Jika berhasil, Kepri bisa mendapat pemasukan puluhan milyar, dan dananya bisa dipakai lagi untuk pembangunan Provinsi,” paparnya.

Ditempat terpisah, Kabid Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Kepri, Azis Kasim Djou mengaku gembira dengan perkembangan sidang nonlitigasi ini. Dalam sidang yang menghadirkan akademisi dan para pejabat esselon 2 Kemenkumham itu, Kepri di atas angin. “Setelah bersidang kemarin, mereka mengambil kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam implementasi pungutan jasa labuh jangkar selama ini. Jasa labuh jangkar yang menjadi hak pemerintah daerah diambil pemerintah pusat,” kata Azis.

Atas dasar itu, Para Pejabat Kementerian Perhubungan akan segera melaporkan hal ini kepada pimpinannya, untuk ditindaklanjuti. “Kami juga meminta agar mereka menahan untuk tidak menarik lagi. Agar bisa segera kita eksekusi,” kata Azis.

Di Kepri sendiri, Pemprov telah memiliki UPT pelabuhan. Dan dalam waktu dekat ini, Pemprov akan segera mengisi personel personelnya untuk dapat segera menarik jasa pelabuhan. (rls/Marudut)

Detik Video