KEPEMILIKAN LAHAN & BANGUNAN DI BATAM PERLU PERHATIAN PUSAT

Batam, Detik Global News.com – Pengalokasian lahan oleh BP Batam kepada pihak perusahaan/Depolover/pengembang  tanpa melakukan pematangan, pembangunan diatas lahan tersebut sebagaimana mestinya sesuai peruntukan lahan yang dikeluarkan oleh BP Batam , pada kenyataannya masih terdapat ratusan bangunan rumah warga sendiri.Sementara berdasarkan informasi yang telah di himpun media ini di lapangan bahwa sebagian rumah milik warga saat ini dalam tahap proses pengurusan sertipikat di kantor BPN kota Batam, kepemilikan lahan dan bangunan rumah di Batam perlu perhatian pemerintah pusat.

Pada fakta pertemuan di kantor camat Bengkong pada tahun 2017, yang di hadiri oleh Pemko Batam, Pegawai BPN kota Batam dan beberapa pejabat dari instansi pemerintah lainnya dan masyarakat bahwa rincian jumlah warga Kampung Belimbing yang melakukan pembayaran terhadap pihak perusahaan saat itu  sebagai berikut :

 

– Telah membayar  AJB                  : 75 Kavling.

– Mengangsur sertifikat                  : 22 Kavling.

– Mengangsur UWTO                      : 168 Kavling.

– Lunas membayar sertipikat        :  5 Kavling.

– Lunas membayar UWTO             : 14 Kavling.

– Lunas PPJB                                     : 1 Kavling.

– Belum melakukan pembayaran  : 181 Kavling.

– Total                                                  : 466 Kavling.

Dari pantauan dan investigasi media ini di lapangan bahwa cara penarikan uang dari masyarakat yang telah memiliki bangunan rumah secara permanen terlihat berbeda – beda dimana didalam pertemuan tersebut tidak memaparkan adanya ” PEMBELIAN TANAH UNTUK KAVLING ” apakah secara hukum pihak perusahaan di benarkan melakukan penjualan lahan maupun memungut UWTO dari masyarakat ?

Berdasarkan penuturan salah seorang warga bahwa kondisi bangunan yang ada saat ini adalah didirikan/di bangun oleh warga sendiri, lalu mengapa harus ada Akte Jual Beli (AJB) yang harus  di terbitkan di hadapan Notaris, sementara pengelola lahan di ketahui adalah BP Batam, sedangkan pemilik bangunan/rumah adalah masyarakat sendiri, tanyanya pada media ini.

” Harga lahan Rp.285.000/m2, belum lagi biaya pengurusan sertipikat yang sebelumnya di bebankan kepada yang memiliki rumah/bangunan sebesar Rp.173.000/m2. ” cetusnya lagi.

Dia juga meminta kepada pimpinan BP Batam agar memberikan peluang kepada masyarakat bagi yang sudah melakukan pembayaran ” UWTO & PEMBELIAN LAHAN UNTUK KAVLING  ” yang telah di setorkan kepada pihak perusahaan agar memberikan dokumen – dokumen untuk  pengurusan sertipikat gratis (PRONA) sesuai program Presiden JOKO WIDODO saat ini, harap warga Kampung Belimbing.

Beberapa waktu yang lalu dari Asossiasi Media dan Jurnalis Online Indonesia (Amjoi group) telah bertemu Bapak Harry bidang evaluasi lahan di BP Batam menuturkan, bahwa BP Batam tidak sangkut paut urusan jual menjual lahan di kota Batam.

” Tidak ada pemilik lahan di kota Batam semuanya menyewa, kita tidak usah lagi ngomong masa lampau pada intinya kami terbuka.Jika para media ini nantinya sulit ketemu dengan pihak perusahaan kami nanti yang akan memanggilnya ” tuturnya pada Amjoi group saat itu.

Berdasarkan berita dan dokumen terkait lahan Kampung Belimbing yang di kirimkan oleh awak media ini  ke Messenger Bapak Presiden JOKO WIDODO, dengan profil ” MENUJU INDONESIA BARU ” pada tanggal 1 Maret 2018 telah mendapat pesan, Halo, terimakasih atas pesan kamu, saya sangat mengapresiasi pesan kamu, tapi saya akan berusaha menanggapi keluhan dari pesan kamu secepatnya ! dengan singkat.

Hingga berita ini di terbitkan dan untuk perimbangan pemberitaan pihak perusahaan PT. Dharma Kemas Berganda belum berhasil di temui tim media ini untuk dimintai keterangannya.(Amjoi group)

 

 

 

 

 

 

Detik Video