KEBEBASAN MASYARAKAT MEMILIH BANK MASIH JAUH DARI HARAPAN

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Bergulirnya ancaman penggusuran di tengah – tengah kehidupan masyarakat di kota Batam atas berdirinya bangunan rumah warga diatas lahan milik perusahaan, seakan – akan pembiayaan nya dihadapkan kepada salah satu Bank untuk pelunasan pembayaran jual – beli lahan serta biaya pengurusan dokumen serta penerbitan sertipikat kebebasan masyarakat untuk memilih Bank masih jauh dari harapan.

Hal ini terbukti berdasarkan penelusuran media ini dilapangan bahwa lahan Kampung Belimbing dengan jumlah mencapai kurang lebih 500 unit rumah bangunan permanen yang dibangun oleh masyarakat sendiri selama puluhan tahun diatas lahan pemberian BP Batam kepada PT.Dharma Kemas Berganda membuat warga panik dan sebagian memilih pasrah karena ketidak mampuan warga untuk pembayaran biaya jual – beli lahan & serta biaya pengurusan dokumen & sertipikat kepada perusahaan selaku pihak pengembang yang dinilai tidak sesuai dengan administrasi yang berlaku di BP Batam maupun di kantor BPN kota Batam.

Ibu Tambunan mengutarakan kekesalan nya kepada pemerintah khususnya pejabat di BP Batam yang dinilai telah memberikan keleluasaan kepada PT.DKB menjual lahan dengan harga Rp.700.000,-/m2, padahal warga memiliki rumah dengan cara membangun sendiri, ditambah lagi dengan biaya – biaya pengurusan dokumen & sertipikat diwajibkan melalui perusahaan dengan biaya yang sangat mahal.

” Saya mohon kepada pemerintah pusat khusus nya kepada bapak Presiden Jokowidodo agar memperhatikan nasib kami yang selalu di hantui dengan rasa ketakutan adanya ancaman penggusuran dari pihak perusahaan, kami bukan tidak bersedia membayar tetapi hendak nya diberlakukan dengan harga jual – beli di kantor BP Batam ” ucap nya.

Adapun faktur harga jual – beli lahan yang diberikan oleh PT.DKB dengan biaya Rp.700.000,-/m2, saat kedatangan Walikota Batam bapak Rudi ke Kampung Belimbing pernah berjanji akan mempasilitasi pengurangan harga jual – beli lahan serta, membicarakan nya dengan Bank Riau Kepri, dan beliau berjanji akan mencoba untuk pengurusan sertipikat melalui program Prona, namun harapan itu tidak teralisasi.

” Kami sudah pernah mengajukan permohonan ke Bank Riau Kepri, namun ditolak tanpa alasan yang jelas, ada sekitar 90 KK permohonan warga Kampung Belimbing yang ditolak, sementara pihak PT.DKB mengarahkan warga ke Bank Danus, ada apa dibalik semua ini ” tanya dia lagi.

Muller warga Kampung Belimbing juga mengungkapkan kekesalan saat mendatangi kantor PT.DKB, Dimana pihak perusahaan tersebut memberikan surat/faktur harga jual – beli lahan sebesar Rp.700.000,-/m2, yang harus saya lunasi, sementara sepengetahuan saya UWTO yang di setorkan oleh pihak perusahaan ke BP Batam permeter nya cuma puluhan ribu saja,belum lagi biaya pengurusan dokumen & sertipikat, jika warga tidak memiliki uang tunai untuk pembayaran lunas maka kami disarankan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank Danus, sementara Bank lain masing banyak lagi, kata Muller.

” Peraturan dan Undang – undang tentang perbank kan tentu sama, ada apa terkait pembiayayaan lahan & rumah milik masyarakat Kampung Belimbing harus melalui Bank Danus ” tanya Muller.

Hingga berita ini diterbitkan kuasa hukum PT.Dharma Kemas Berganda , Pejabat Pembuat Akta Notaris dan pejabat BP Batam serta pihak Bank Riau Kepri belum berhasil ditemui oleh media ini untuk dimintai keterangan nya.(red)

Detik Video