DUGAAN KORUPSI TAHUN 2016 DIKANTOR DPRD KEPRI BELUM TERUNGKAP

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau seperti nya belum mencium aroma dugaan korupsi anggaran publikasi Tahun 2016 untuk perusahaan pers, dimana berdasarkan informasi yang dihimpun awak media ini bahwa kerjasama pemesanan/pemasangan Bunner terhadap beberapa media online akan di bayarkan melalui anggaran tahun 2017, lalu kemanakah anggaran Tahun 2016 sebelumnya di pergunakan ?

” Kita diarahkan untuk membuat laporan surat pertanggungjawaban (spj) terkait tagihan untuk pembayarannya dialihkan pada tahun 2017, ya…saat itu rekan – rekan sempat tidak terima, tetapi karena kebutuhan yang mendesak dan harus dipersiapkan mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain akhirnya banyak yang menyetujui yang penting kontrak kerjasama diperpanjang ” ucap Purba.

Masih kata dia, harapan kita sebagai pekerja profesi supaya penegak hukum Kejaksaan Tinggi Propinsi Kepulauan Riau menelusuri kemana saja aliran dana anggaran publikasi Tahun 2016, kalau memang kondisi keuangan saat itu kosong tentu ada laporan pertanggungjawaban nya kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK) daerah maupun pusat, ucap nya lagi.

Sementara beberapa waktu yang lalu saat awak media ini mendatangi kantor sekretariat humas DPRD Propinsi Kepulauan Riau, salah seorang pegawai dikantor tersebut yang tidak bersedia menyebutkan namanya mengatakan, tanya aja kepada pejabat kuasa pengguna anggaran Tahun 2016.

” Kami ini kan masih pegawai baru disini, kalau masalah itu terus – menerus dibahas atau dipertanyakan kami tidak bisa jawab,kami hanya bisa memberikan solusi jika tidak terima juga silahkan aja dicari yang bersangkutan, kalau tidak salah beliau dimutasi/dipindah tugas kan masih di seputaran Propinsi Kepulauan Riau ” ucapnya dan langsung meninggalkan awak media ini.(ss)

Detik Video