DPRD KEPRI SAMPAIKAN PENDAPAT AHIR TERHADAP NOTA KEUANGAN DAN RANPERDA APBD

Tanjungpinang, Detik Global News.com- DPRD Provinsi Kepri melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir frakasi-fraksi terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD provinsi Kepri TA. 2019, di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Kamis (29/11/2018) Siang.

Dalam Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kepri ini masing-masing memberikan pendapat dan harapan untuk penggunaan anggaran tahun 2019, agar sesuai harapan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Fraksi PDI-P,  Saproni berharap, agar program pembangunan yang dilakukan di dinas-dinas harus sesuai dengan tupoksi dan balitbang. Dan untuk pelaksanaan pembangunan tribun sepak bola, harusnya diberikan pada dinas terkait, sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

“Saat ini anggaran belum maksimal sehingga, belum dinikmati untuk kesejahteraan rakyat seperti, bidang kesehatan dan pendidikan, ” bebernya.

Fraksi PDI-P memohon kepada pemerintah menjadikan kesejahteraan masyarakat prioritas di dalam penganggaran. Kemudian menegaskan kembali, agar pemerintah daerah lebih dini mengantisipasi pengelolaan anggaran pada tahun 2019.

Sedangkan Fraksi Golkar, Raja Bakhtiar mengatakan, menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Kemudian Fraksi Demokrat Plus, Joko Nugroho berpendapat agar program-program fisik yang diprogramkan di OPD dipindahkan ke Perkim. Khusus program Multiyears fraksi demokrat plus meminta perhatian khusus terhadap pemerintah.

“Pemerintah harus bersungguh-sungguh mengawasinya, ” tegasnya.

Terkait Labuh Jangkar yang sudah disepakati sebesar Rp60 Milyar pada tahun 2019, fraksi demokrat plus juga menegaskan, agar pemprov Kepri segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut. Pemerintah harus berhati-hati terhadap program, berhubung waktu yang bersamaan dengan pemilu 2019.

“Jangan sampai ada asas manfaat kepentingan partai tertentu, ” tegasnya lagi.

Penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat, terukur dan rasional, jangan sampai ada pemaksaan terhadap pendapatan maupun penerimaan.

Pengelolaan keuangan di sekretariat dewan (sekwan) juga mendapat sorotan dari fraksi Demokrat plus. Fraksi Demokrat plus berpendapat pengelolaan keuangan di sekwan sudah saatnya dilakukan dengan profesional.

Untuk itu, Gubernur perlu mempertimbangkan pengelolaan keuangan di sekwan, agar kinerja eksekutif dan legislatif berjalan seimbang untuk terwujudnya cek and balances sistem dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan akhirnya, Fraksi demokrat plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda 2019.

Selanjutnya Fraksi Hanura Plus, Sukhri Farial berharap, Pemprov Kepri untuk kembali menggali segala potensi-potensi yang akan berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta mendukung penganggaran tambahan dan penghasilan untuk guru-guru honorer. Fraksi Hanura Plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda.

Sementara Fraksi PKS-PPP, memandang bahwa
PAD Kepri masih bergantung pada dana-dana perimbangan.
“Kami melihat APBD 2019 dibayang-bayangi kemungkinan terjadinya defisit. Sebab,  pada saat pembahasan ada OPD yang menyatakan adanya hutang yang masih harus dibayar, ” tuturnya.

Selain itu, Fraksin PKS-PPP juga berharap agar jaminan kesejahteraan para guru non ASN diperhatikan serta berhati-hati dalam pengerjaan Proyek gurindam 12 dan mensosialisasikannya.

Sedangkan Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN), Sirajudin Nur
menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, dihadiri Sekda Kepri Arif Fadillah sebagai perwakilan dari Pemprov Kepri. (hms/marudut)

Detik Video