DINSOS BATAM TIDAK TRANSPARAN, LEMBAGA PENEGAK HUKUM PATUT LAKUKAN AUDIT

Batam, Detik Global News.com – Pengelolaan anggaran di kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam patut menjadi atensi para lembaga penegak hukum, pasalnya pengelolaan anggaran tahun 2017 mencapai millyaran rupiah tidak pernah transparanan seakan – akan ada yang di tutup – tutupi.

Ketika media ini mendatangi kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam pada hari Kamis (1/8/2018) saat bertemu bapak Hambali selaku staf di kantor tersebut mengatakan bahwa kami telah di informasikan oleh Walikota Batam yang berhak dan menentukan kebijakan hanya kepala Dinas, bawah – bawah ini cuma untuk pelaksana aja, kalau hanya bertamu silahkan, ungkapnya.

Sedangkan Ibu Ida salah seorang staf di kantor tersebut juga mengatakan, ibu Kadis dengan sekretariat lagi rapat di Pemko Batam, kalau terkait data – data tentang kegiatan maupun nama – nama penerima bantuan di kantor Dinas Sosial Kota Batam anggaran tahun 2017 saya tidak bisa pastikan bisa di berikan, coba sama pak Leo karena beliau sebagai sekretariat di kantor ini, ungkapnya lagi.

“ Kalau lagi rapat mana bisa di tentukan jadwal pertemuan, saya juga belum bisa tentukan besok atau lusa mau bertemu ibu Kadis karena juga pak sekretaris kadang – kadang ngak mestinya 24 di kantor “ cetus ibu Ida pada media ini.

Sementara ibu Anis mengatakan saya lagi Dinas di Jogjakarta, kalau terkait data/nama – nama penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan data lainnya harus melalui kepala Dinas dulu pak, kalau tidak ada memo dari Kadis siapa nanti yang mau menerima, coba melalui sekretariat dulu, kata ibu Anis percakapan dari ponsel selulernya.

Lalu kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018 media ini kembali lagi mendatangi kantor Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, salah seorang Satpol PP yang sedang bertugas mengatakan ibu Kadis dan Sekretariat tidak ada di ruangannya dan mempersilahkan media ini masuk kedalam gedung untuk mengkroscek kebenaran.

Setelah di dalam ruang gedung kantor Dinsos dan Pemakaman Kota Batam salah seorang pegawai bertanya apakah sudah ada janjian atau belum untuk ketemu ? tanya nya pada media ini.

Kemudian media ini mencoba menghubungi ponsel seluler ibu Hasyimah selaku Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Pemko Batam menjelaskan “kan sudah jelas, apalagi “ melalui pesan singkat dari WhatsApp nya yang di kirimkan pada media ini.

Sementara berdasarkan data yang di peroleh media ini pengelolaan anggaran Tahun 2017 di kantor Dinsos dan Pemakaman Kota Batam patut di pertanyakan antara lain :

1- Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebelum perubahan Rp.2.896.400.000.00, setelah perubahan meningkat menjadi Rp.2.964.040.000.00,- untuk wilayah Hiterland dengan rincian kecamatan Belakang Padang 35 Rumah, Bulang 30 rumah, dan Galang 35 rumah masing – masing di berikan bantuan sebesar Rp.22.000.000,-/rumah.

2 – Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan kota Batam sebelumnya yaitu sebesar Rp. Rp. 414.168.000.00 setelah perubahan Rp. 414.168.000.00.-

3 – Penyelenggaraan Diseminasi informasi bagi masyarakat sebelumnya Rp. 475.475.000.00.-

4 – Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat sebesar Rp. 8.581.985.200.00.-

5 – Pelayanan sosial penyandang disabilitas sebelumnya sebesar Rp. 221.500.000.00,- setelah perubahan menjadi Rp. 210.550.000.00.-

6 – Bantuan sosial anak dan lanjut usia bermasalah Rp. 380.210.000.00.-

7 – Pengendalian dan pengawasan PMKS sebesar Rp. 407.515.000.00.-

8 – Bimbingan dan ketrampilan PMKS sebesar Rp. 898.014.000.00.-

9 – Bantuan pemulangan orang terlantar dan penanganan korban tindak kekerasan sebesar Rp. 147 900.000.00.-

10 – Sosialisasi dan asistensi pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial (PPSDBS) sebesar Rp. 90.790.000.00.-

11 – Bimbingan terhadap organisasi sosial/orsos (karang taruna, TKSK, pekerja sosial lainnya) sebesar Rp. 230.115.000.00.-

12 – Pendampingan Pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) kota Batam sebesar Rp. 270.000.000.00.

13 – Penyuluhan sosial anggarannya sebesar Rp.93.802.000.00. Bantuan Sosial Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebesar Rp. 94.110.000.00.-

14 – Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat Korban bencana Rp. 469.200.000.- Program penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar Rp. 7.324.356.000.00.-

Dengan ketidak transparanan pejabat Dinas Sosial dan Pemakaman Pemko Batam sudah sepatutnya lembaga penegak hukum melakukan audit segala bentuk kegiatan maupun pemberian bantuan, apakah pengelolaan anggaran tahun 2017 telah teralisasi dengan baik dan tepat sasaran, lalu ada apa pejabat Dinsos dan Pemakaman setiap di datangi kekantornya terkesan menghindar ? (SS)

Detik Video