DIMANAKAH KOMITMEN BP BATAM SELAMA INI, BENARKAH DIKETAHUI PEMERINTAH PUSAT

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Kinerja kepala BP Batam untuk menindak tegas para mafia lahan yang disebut makelar lahan terkesan sampai saat ini masih melakukan pembiaran, pasalnya masih ditemukan perusahaan yang telah mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam telah diperjual belikan kepada masyarakat dengan harga cukup relatif tinggi yaitu antara Rp.285.000/m2 sampai Rp.700.000/m2.

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media ini dari masyarakat kota Batam bahwa pihak perusahaan mendapatkan alokasi lahan dari pihak BP Batam hanya bermodalkan pembayaran UWTO 30 Tahun sebesar Rp.43000/m2, kemudian karena lahan yang dialokasikan sebelumnya sudah padat rumah penduduk yang dibangun secara permanen, lalu pihak perusahaan menjual lahan tersebut dalam bentuk kavling sesuai ukuran bangunan warga dengan harga Rp.285.000/m2, jika posisi bangunan rumah warga berada dipinggir jalan harga jual lahan sebesar Rp.700.000/m2.

” Bahwa pihak perusahaan tersebut tidak pernah melakukan pematangan/penataan lahan, bangunan rumah
milik warga, anehnya permasalahan lahan Kampung Belimbing Kelurahan Sadai kecamatan Bengkong sudah berulang kali di hearingkan dikantor komisi I DPRD kota Batam bahkan Walikota Batam pernah berjanji akan membentuk tim, tetapi pada kenyataannya diberlakukan harga lahan sebesar Rp.285.000/m2, malah nilai jualnya di sebagian lokasi naik sebesar Rp.700.000/m2 jika posisi lahan berada dipinggir jalan ” ucap Pandiangan.

” Kami sebagai warga Batam sangat berharap kepada penegak hukum di kejaksaan Agung maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengungkap operandi para mafia lahan atau makelar lahan di BP Batam yang saat ini lagi bergentayangan di kota Batam, dengan memperdaya masyarakat untuk mengambil keuntungan sebesar – besarnya ” kata Pandiangan lagi.

Pandiangan juga mengatakan tim legalitas lahan yang dibentuk oleh warga selama ini sudah berulang kali menyurati pihak BP Batam, tetapi tidak ada jawaban maupun balasan surat yang kami terima, tentu kita binggung melihat kepemimpinan BP Batam saat ini, sudah jelas – jelas pihak perusahaan yang telah mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam dengan leluasa menjual lahan kepada warga tanpa ada pemberian sanksi tegas, apakah ini atas persetujuan pemerintah pusat dan diketahui oleh Bapak Presiden Joko Widodo ? tanya Pandiangan lagi.

Ibu Tambunan juga mengungkapkan rasa kekesalannya kepada pimpinan BP Batam, lahan yang ditempati oleh warga selama puluhan tahun telah dialokasikan kepada perusahaan, padahal lahan tersebut bukanlah untuk dibangun mereka melainkan dijual dalam bentuk kavling – kavling dengan harga Rp.700.000/m2.

” Kami juga sangat sering mendapatkan surat peringatan dari pihak kuasa hukum PT.DKB, jika warga tidak melakukan pembayaran/pelunasan harga kavling yang telah di tentukan oleh pihak perusahaan maka lahan/kavling harganya akan naik yang sebelumnya Rp.700.000/m2, bagaimana warga mau membayar nya mau tidak mau sebagian besar warga dihadapkan kepihak Bank swasta ” ucapnya.

Boru Tambunan juga berharap agar permasalahan ini kiranya ditanggapi oleh pemerintah pusat, dan dapat memberikan solusi kepada warga Kampung Belimbing, bagaimana warga bisa membayar harga lahan/tanah sebesar Rp.700.000/m2 untuk menyambung hidup saja di kota Batam sudah sangat sulit, ucapnya lagi.

Sementara ketika media ini mencoba melakukan konfirmasi kesalah satu pejabat/pegawai dikantor BP Batam yang meminta namanya dirahasiakan bertanya ” Apa dasar hukumnya pihak perusahaan menjual lahan tersebut kepada masyarakat ” ya…benar, ini bidang Deputi III BP Batam, tutupnya.(ss)

Detik Video

BANNER