DEPUTI IV BP BATAM : AMBLASNYA LANDASAN PACU BANDARA HANG NADIM

BATAM, DETIKGLOBALNEWS.COM – Kejadian amblasnya tanah landasan pacu pesawat di bandara internasional Hang Nadim – Batam menjadi teka teki dan bahkan menjadi perbincangan hangat masyarakat, ada apa dengan pihak penyelenggara lelang maupun pihak kontraktor pelaksana pengerjaan proyek serta konsultan pengawas diduga belum mencapai usia proyek tiba – tiba secepat itu rusak.

Deputi VI BP Batam bapak Ir.Purba Robet Sianipar diruang kerjanya pada hari Selasa (26/09/2016) mengatakan bahwa pekerjaan Kalau dari segi penerbangan tidak pengaruh cuman juga saya menanyakan sebagai Deputi IV(Empat),ini hanya air sama infrastruktur sama asset yaitu : bandara, pelabuhan, maupun lahan dan rumah sakit itu berada sama bapak Eko,dan saya tanya juga kenapa terjadi sipil.

” Kalau saya melihat itu bisa jebol tanahnya tergerus dibawa oleh air dari Drainase dan itu tidak di seind dengan baik, akibatnya terjadi aliran air yang membawa butir – butir pasir/tanah sehingga merongga ” ucapnya.

Masih kata dia, Mungkin ketebalan tanah diatasnya masih bisa menahan tekanan pesawat, itu taxiway namanya lama – lama ngak kuat juga dan akhirnya jebol juga, kenapa karena disitu dibawahnya ada spandek kayak pipa dikunci jadi satu lingkaran dan material dipadatkan, nah… spandek ini karena sudah lama jadi berkarat karena besinya sudah mulai habis akhirnya terjadi seperti itu.

Robet Sianipar juga menambahkan hal ini sudah kita rapatkan dan ini segera kita harus perbaiki dan bisa kita perbaiki dengan alasan emergency atau alasan keadaan darurat, setelah kita selidiki kita perlu kapan, dulu kondisi dalam darurat dan siapa yang menetapkan, pekerjaannya berapa hari, kalau kondisi darurat kita bisa menunjuk salah satu kontraktor lah untuk melakukan pekerjaan dengan alasan kondisi darurat.kita hitung lama waktu untuk mendapatkan pemberitahuan dari Dinas perhubungan untuk menyatakan dalam kondisi darurat agar bisa pihak kontraktor untuk melaksanakannya dibandingkan dengan sifat lelang biasa dengan prosedur biasa dan kemudian pemenangnya untuk pelaksana pekerjaan perbaikan.

” Setelah kita hitung tidak beda jauh, makanya kita tidak pakai pendekatan darurat karena sama saja karena waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaannya akhir juga sama ” jelasnya.

Saya rasa itu sudah mulai dilelang untuk pelaksanaan pekerjaannya, saya bilang kalau pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai spekasi pengawasannya tidak tepat sehingga teknis yang disebutkan didalam dokumen pekerjaan tidak terpenuhi jadi kejadian seperti itu baik kwalitas barangnya sendiri, kan spandek beli jadi dan kita tidak tahu beli nya dimana, tanya pak Robert.

” Bangunan itu kan sudah 20 Tahun, dan memang itu asset BP Batam, kalau dibilang mungkin ada kelemahan bisa saja terjadi karena pengawasan, kwalitas barang – barangnya dan ini perlunya dilakukan pemeriksaan speksifikasi yang dipakai, harapnya.

Jika ada pemberian pekerjaan proyek kepada pihak kontraktor tanpa surat perintah kerja (SPK) lalu dikerjakan dulu, baru surat dokumen proyek menyusul saat melakukan penagihan menurut saya itu tidak benar,semua sudah ada mekanisme dan prosedurnya makanya kami datang kesini untuk menegakan prosedur itu, ucap Robet lagi.

” Kalau kerja dulu berarti sudah ada kontrak kerja, didalam kontrak tersebut ada diatur kapan pembayarannya, pertama mungkin uang muka dulu, kemudian setelah mencapai sekian persen baru dibayarkan dan ada pembayarannya.Kalaupun ada seperti itu harus ada surat yang menyatakan yang menunjuk kontraktor itu untuk melaksanakan pekerjaan alasannya darurat terserah, nantikan ada yang menilai lagi benar ngak darurat ” kata Robet

Tapi kalau tidak ada kontrak kerja terus dikerjakan oleh pihak kontraktor itu sangat resiko, menurut saya bagusnya dibongkar aja karena ini tidak tertib lagi, siapa kontraktor yang mau mengerjakan seperti itu dan apa jaminannya, tanya Robert lagi.

” Kalau ada seperti itu kita buka saja, menurut saya kontraktornya itu lalai kok dia mau kerjakan tanpa ada dasar, apa pegangan dia kerja serta dasar pekerjaan masa cuma pegang kertas foto copy aja leluasa masuk lokasi bandara dan melakukan pekerjaan proyek ” pinta Robet.

Menurut saya itu salah, paling tidak ada suatu kesepakatan berapa dibutuhkan biaya untuk melakukan pekerjaan itu harus ada kesepakatan dulu, dan kita akan coba cek dulu selama priode 5 (lima) tahun ini perusahaan apa saja serta siapa pemiliknya yang pernah mendapatkan pengerjaan proyek penunjukan langsung (PL) diaeral bandara, bisa aja perusahaannya banyak tetapi orangnya satu juga ” kata Robet lagi.

Proyek yang tidak melalui pelelangan itu namanya proyek penunjukan langsung (PL) kalau penunjukan langsung boleh dilakukan dibawah Rp.200.000.000,- tapi kalaupun penunjukan langsung sebelum ada kontrak kerja harus ada surat perintah kerja (SPK) yang harus dipegang apa yang harus dikerjakan dan berapa nilai proyeknya dan berapa lama waktu pengerjaannya, tutup Robet.(ss/Amjoi)

Detik Video

BANNER