CARUT MARUT PENGELOLAAN LAHAN DI BATAM YANG MELIBATKAN PENGEMBANG , BP BATAM, BPN

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Pengalokasian lahan dari BP Batam kepada pihak perusahaan PT Dharma Kemas Berganda hingga penerbitan sertipikat dari Kantor Badan Pertanahan kota Batam membuat masyarakat wanti – wanti terhadap legalitas lahan dan bangunan rumah dikhawatirkan tidak sesuai dengan harapan.Dengan carut marut nya pengelolaan lahan di Batam yang melibatkan pihak pengembang, BP Batam, BPN, apakah masih bisa dibenahi ?

Ada 3 sistem penarikan/penagihan uang oleh PT.Dharma Kemas Berganda kepada masyarakat Kampung Belimbing antara lain :
– Biaya Pembayaran UWTO kepada pihak perusahaan
– Faktur biaya pembelian tanah
– Biaya Peralihan hak

Tentu dengan sistem penagihan uang yang dilakukan oleh PT.DKB kepada masyarakat kota Batam menuai pertanyaan kepada BP Batam adanya “ Pembayaran UWTO & Faktur pembelian tanah “ yang sampai saat ini menjadi pelemik khususnya pada warga Kampung Belimbing.

Salah seorang warga Kampung Belimbing menunturkan pada media ini, bahwa pada Tahun 2012 dia telah melunasi pembayaran UWTO dengan harga Rp.105.000,-/m2, luas lahan 93m2 kepada PT.Dharma Kemas Berganda.Disaat beliau hendak melakukan untuk melanjutkan pengurusan sertipikat melalui Bank Riau Kepri , pihak PT.DKB memberikan faktur 43 meter dengan biaya 173.000/m2, dari 93 meter malah berkurang menjadi 43 meter,makanya sisa nya kurang dari separuh, jadi bangunan saya sebesar itu apakah harus di bongkar, sementara biaya nya sudah saya lunasi., ucap anto.

Katanya Ade selaku sekretaris PT.DKB diminta BP Batam (penjelasan lewat omongan pas kesana), nggak tertulis,bingung kan maksudnya diminta BP Batam itu apa, 7 meter diminta BP Batam, malahan saya diminta mengajukan sendiri ke BP Batam.

Masih kata dia, kalau SPJ nya saja terindikasi batal demi hukum, bagaimana BP Batam, Pengembang dan BPN terus membiarkan hal tersebut, akibat hal ini banyak masyarakat yang dirugikan dan berhadapan dengan masalah ketidak pastian kepemilikan terhadap tempat tinggal.

Ketaatan pengembang, BP Batam dan BPN dalam tata kelola pengelolaan lahan, harusnya sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Semangat revolusi mental dalam pelayanan masyarakat yang sering di gaungkan bapak Presiden Jokowidodo harusnya menjadi motivasi bagi BP Batam dan BPN untuk lebih profesional dalam melaksanakan amanat pelayanan publik yang sesuai dengan tata kelola yang baik dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan yang berlaku sehingga tidak merugikan banyak masyarakat.

” Diharapkan Obudsman lebih berperan active dalam melakukan pengawasan terhadap BP Batam dan BPN, sehingga tata kelola yang baik dan peraturan benar – benar dilaksanakan dengan profesional” pinta nya anto lagi.

Dia menambahkan sebagai gambaran apabila SPJ antara BP Batam dan pengembang/perusahaan tercantum sebuah pasal bahwa pengembang/perusahaan harus membangun, apabila tidak membangun maka SPJ batal demi hukum, namun kenyataan dilapangan pasal tersebut seakan akan diabaikan oleh semua pihak terkait, hal tersebut terbukti dimana pihak pengembang/perusahaan PT.Dharma Kemas Berganda menjual lahan atau menarik UWTO kepada masyarakat yang memiliki bangunan diatas lahan/lokasi tersebut.

Lebih mengherankan lagi dilanjutkan dengan proses AJB pada notaris dimana salah satu bunyi object jual – beli adalah rumah/bangunan milik warga diatas lahan/lokasi tersebut.

idak berhenti sampai di situ, namun dilanjutkan dengan penerbitan pecah sertifikat oleh BPN dan proses pemberian kredit pinjaman dari sebuah BPR.

Diharapkan Ombudsman dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan active dalam melakukan pengawasan terhadap intansi dan lembaga keuangan (BPR) dalam proses tersebut, sehingga tata kelola yang baik dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dapat terwujud dan pelanggaran hukum dapat di cegah.

Besar harapan masyarakat agar BPN tidak menerbitkan sertipikat yang terindikasi mengandung unsur cacat administrasi,
dan apabila sudah terjadi hal tersebut di harapkan BPN untuk segera melakukan pembatalan terhadap sertipikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan namun mengandung unsur cacat administrasi.

Demikian juga dengan BPR untuk taat dan patuh terhadap peraturan per bankan dan peraturan OJK dalam proses pemberian pinjamanannya terkait kepemilikan tempat tinggal/rumah di kota Batam, tutup nya.(red)

Detik Video