BERITA ACARA RAPAT TERKAIT PEMBAHASAN LAHAN DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT.

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.com – Pada hari Jumat (28/7/2017) pukul 15.00 Wib sampai pukul 17.00 Wib bertempat dikantor camat Bengkong telah dilaksanakan rapat pembahasan lahan tanpa dihadiri oleh pihak BP Batam sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang ditempati oleh warga Kampung Belimbing RW.04 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, yang dihadiri oleh :

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan kota Batam
2. Badan Pertanahan Nasional kota Batam
3. Camat Bengkong
4. Kapolsek Bengkong
5. Koramil 01/Batam Timur
6. Lurah Sadai
7. Pihak PT.Dharma Kemas Berganda
8. Ketua RW 04 Kampung Belimbing Kelurahan Sadai
9. Ketua RT.05, 06, 07/RW 04 Kelurahan Sadai
10. Perwakilan warga Kampung Belimbing Kelurahan Sadai.

Bahwa setelah dilakukan pembahasan diskusi serta pandangan dari semua pihak, maka semua pihak menyetujui dan memutuskan hal – hal sebagai berikut :
1). UWTO yang harus dibayarkan oleh warga kepada pihak perusahaan PT.Dharma Kemas Berganda (DKB) sebesar Rp.285.000/m2, sesuai NJOP.
2). Bagi warga yang tidak bisa membayar secara tunai dapat melalui kredit Bank dengan waktu penyerahan berkas mulai tanggal 1 Agustus 2017 – 21 Agustus 2017 dengan menyerahkan berkas ke perusahaan yang berkedudukan di komplek Trikarsa Equalita blok J No 9 Batam Centre dengan persyaratan sebagai berikut :
– KTP Suami – Istri
– Kartu Keluarga
– Surat Nikah
– Slip Gaji dan Surat keterangan Kerja
– Surat keterangan Usaha dari Kelurahan
– Pas foto ukuran 3×4 sebanyak 3 lembarberwarna.

3). Warga dapat membayar UWTO secara tunai langsung kepada perusahaan setiap saat selambat – lambatnya tanggal 31 Agustus 2017.
4). Perusahaan tidak menerima cicilan secara langsung dari warga ke perusahaan.
5). Bank yang ditunjuk oleh perusahaan adalah Bank Dana Nusantara atau Bank Lain yang ditunjuk oleh warga selama ada jaminan dari pihak Bank untuk menerima PPJB (Perjanjian, Perikatan jual beli) sebagai agunan.
6). Bagi warga yang tidak mematuhi kesepakatan ini maka resiko akan ditanggung sendiri oleh warga.
7). Prasarana Sarana Utilitas (PSU) diserahkan kepada Pemerintah kota Batam sesuai peraturan yang berlaku.

Dari pantauan dan investigasi media ini, bahwa bangunan rumah yang di bangun oleh warga sendiri, diatas lahan milik PT.Dharma Kemas Berganda ternyata dapat memperoleh sertipikat dari kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SOEHENDRO GAUTAMA,SH,M,Hum, pejabat Notaris yang di tunjuk oleh pihak perusahaan PT.Dharma Kemas Berganda, lalu seperti apakah bunyi surat perjanjian Akta Jual Beli yang ditanda tangani oleh masyarakat Kampung Belimbing.(ss)

Detik Video

BANNER