ASNAEDI,A : TIDAK ADA KESEPAKATAN YANG DI LUAR KETENTUAN DENGAN BPN

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Program pengurusan sertipikat gratis (Prona) yang diprogramkan oleh pemerintah pusat khususnya di kota Batam akan terancam tidak bisa berjalan, pasalnya demokrasi pengurusan dokumen lahan/tanah yang terkesan belit – belit akan lebih menguntungkan pihak perusahaan di bidang jasa pengurusan dokumen.Bahkan perusahaan yang selama ini telah mendapatkan alokasi lahan dari BP Batam kemudian lahan tersebut diperjual- belikan disesuaikan luas bangunan rumah milik warga untuk pengurusan sertipikat nya diwajibkan harus melalui perusahaan tersebut dengan biaya yang sangat mahal.

Dari penelusuran tim media ini dilapangan beberapa permasalahan lahan di kota Batam yang hingga saat ini belum ada penyelesaiannya dengan pihak perusahaan yaitu ” Kampung Belimbing ” kelurahan Sadai kecamatan Bengkong, meskipun warga disana berupaya meminta campur tangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetap tidak membuahkan hasil, ada apa dibalik semua ini ?

Pandingan mengatakan warga saat ini mulai resah setelah adanya surat dari kuasa hukum PT.Dharma Kemas Berganda yang meminta kepada kami jika sampai tanggal 20 November 2017 tidak segera melunasi pembelian lahan dengan harga jual sebesar Rp.700.000/m2,maka pihak perusahaan meminta agar kami membongkar dan memindahkan bangunan kami sendiri, kata pandiangan.

” Lalu dimana janji Walikota Batam, DPRD kota Batam, DPD RI yang pernah berkunjung ke Kampung Belimbing untuk memberikan semangat para warga…kami bukan minta digratiskan, tetapi kami minta harga lahan dan pengurusan sertipikat disesuaikan dengan ketentuan perundang – undangan maupun peraturan pemerintah, masa harga lahan Rp.700.000/m2 & pengurusan dokumen sertpikat 173.000/m2 apakah ini harga manusiawi ” ucap pandiangan dengan nada kesal.

Sementara kepala Badan Pertanahan Nasional kota Batam Bapak Asnaedi, A pada hari Selasa (31/10/2017) menegaskan, tidak ada kesepakatan yang diluar ketentuan dengan BPN.

” Kan sudah berulang – ulang kami sampaikan, termasuk sudah dimasukkan dalam berita acara kesepakatan rapat kalau biaya itu tidak ada ” jelas nya.

Ketika ditanya apakah pihak perusahaan sampai saat ini masih tetap melakukan pengurusan sertipikat tanah/lahan yang ditempat oleh warga Kampung Belimbing dikantor Badan Pertanahan Nasional kota Batam (BPN) Bapak Asnaedi, A menjawab ” tidak lagi ” tutupnya.(ss/amjoi)

Detik Video