Apa Dasar Hukum Kades Kebun S-3 Aek Nabara Labuhanbatu Gunakan DD/ADD Di Areal HGU G

Spread the love

LABUHANBATU (SUMUT), – .Terkait pengunaan APBDes 2019 Kebun S-3,S-2 dan S-1 Aek Nabara diatas areal HGU PT SMA yang menjadi polemik menjadi pertanyaan, apa lagi pernyataan Kepala Dinas Pemerintah Masyarakat Desa dengan kabidnya yang bertolak belakang

Entah paparan siapa yang benar dan dapat dijadikan acuan terhadap pengunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk membangun proyek phisik diatas areal HGU Perkebunan milik Swasta.

Sebelumnya, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemkab Labuhanbatu, Zaid Harahap kepada sejumlah wartawan diruang kerjanya menegaskan bahwa pengunaan DD/ADD diatas areal HGU tidak diperbolehkan.

“Pengunaan DD/ADD diatas areal HGU tidak diperbolehkan, itu ada disebutkan di Perbup Labuhanbatu, tetapi saya lupa no dan tahun berapa” ujar Zaid diruang kerjanya.

Berbeda dengan pernyataan Kabid PMD Pemkab Labuhanbatu, Cut Rifai Nababan disalah satu media yang menyebutkan, terkadang orang salah mengartikan, membangun dengan menggunakan Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) di atas tanah masyarakat saja yang harus memiliki surat hibah sedangkan diatas areal HGU tidak perlu.Cukup memperoleh surat izin atau surat hak pakai dari perusahaan pemegang HGU.

Terpisah, Kordinator Apdesi Kecamatan Bilah Hulu, Wiyono menjawab pertanyaan wartawan tidak menerangkan apa yang diperbolehkan dan tidak di pengunaan DD/ADD, namun disebutkannya kepala desa sebagai Pengguna Anggaran (PA) harus pintar dan bijak dalam mengartikan dengan menyesuaikan pengunaan dana APBN itu dengan tetap mengacu kepada UU dan Peraturan yang berlaku.

Dicontohkannya, semua desa diperbolehkan mengunakan APBDdes untuk memasukan anggaran pengadaan kapal atau boat, namun jadi pertanyaan apa niat dan tujuan dibalik pengadaan itu?, apa bila diwilayah desa dimaksud tidak berada dipinggir laut maupun tidak ada alur sungai didaerahnya, papar Wiyono yang juga kepala desa Gunung Selamat kecamatan Bilah Hulu.

“Tidak ada larangan bagi desa mengunakan dana DD/ADD untuk pembelian Boat atau kapal, tetapi dipastikan tidak tepat sasaran, kalau desa yang diwilayahnya atau daerahnya tidak berada dipinggir laut maupun sungai namun mengunakan dana yang bersumber dari APBN itu membeli Boat atau Kapal laut” papar Wiyono.

Disisi lain, Haris Nickon Tambunan SH, Ketua LBH Pilar Advokasi Rakyat Sumut di Rantauprapat menanggapi pernyataan.

Kabid PMD Cut Rifai Nababan menyebutkan, sampai saat ini dirinya belum mengetahui isi Permendes S-3 dan S-2.Namun sepengetahuan dirinya, bahwa setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.

“Mungkin ada yang terlewatkan, tetapi saya ingin tahu Dasar Hukum yang menyatakan bahwa membangun dengan menggunakan DD/ADD di atas tanah masyarakat saja yang harus memiliki surat hibah, sedangkan diatas areal HGU tidak perlu dan cukup mendapatkan surat izin atau surat hak pakai dari perusahaan pemegang HGU” tanya Tambunan.

Dijelaskannya, setiap pengunaan DD/ADD yang bersumber dari APBN harus mempunyai Dasar atau Payung Hukum dan tidak bisa membangun infrastruktur di atas areal HGU perkebunan.

“Kalau benar ada Perbup Labuhanbatu yang tidak memperbolehkan pengunaan DD/ADD diatas areal HGU, apa pula dasar hukum kades S-3 membangun jalan rabat dan lainnya” tanya Tambunan,

(Ansari)

author
Tidak ada Respon

Tinggalkan pesan "Apa Dasar Hukum Kades Kebun S-3 Aek Nabara Labuhanbatu Gunakan DD/ADD Di Areal HGU G"