90 UNIT RUMAH GAGAL AJUKAN FASILITAS

BATAM,DETIKGLOBALNEWS.COM – Sebanyak 90 (sembilan puluh) unit bangunan rumah milik warga diatas lahan PT.Dharma Kemas Berganda saat mengajukan permohonan fasiltas kredit melalui Bank Riau Kepri(30/08/2017) ternyata warga Kampung Belimbing selaku pemilik bangunan (rumah) telah menerima surat pemberitahuan pembatalan tanpa di beritahu kan apa yang menjadi penyebabnya.

” Saya baru dapat surat dari PT.DKB, bagi warga yang ditolak oleh Bank Riau Kepri diminta untuk mencari Bank lain, kalau tidak melalui Bank Dana Nusantara (Danus) di tunggu sampai tanggal 30 November 2017, setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan maka harga tanah/kavling dari yang sebelumnya Rp.285.000,-/m2 akan naik menjadi Rp.400.000,-/m2 ” Ucap Yoga.

Warga Kampung Belimbing pun keget, dimana surat peringatan ke-II dari PT.DKB datang nya secara bersamaan dengan surat pemberitahuan penolakan pengajuan kredit dari Bank Riau Kepri yang dibagi – bagikan oleh pihak perusahaan,ternyata sebagian warga jauh hari sebelumnya sudah meragukan pihak Bank belum dapat merealisasikan permohonan fasilitas kredit tersebut.

” Jauh hari sebelumnya kami sudah terlebih dahulu antisipasi dengan menemui kepala kantor Bank Riau, solusinya saat itu masih di upayakan, berkas yang sisa di Bank Riau Kepri ada 90 (sembilan puluh) apakah benar tidak ada lagi solusinya ke Bank lain, apakah hanya cuma Bank Dana Nusantara ” tanya para warga tersebut.

Salah seorang warga Kampung Belimbing juga menyebutkan dalam penolakan Bank Riau Kepri tidak menyebutkan apa penyebab nya, makanya kami kurang terima penolakan ini,ucap nya pada media ini.

” Kami ingin tahu faktor dari mana kok bisa gagal, apakah karena faktor dari perusahaan atau faktor kurang
nya kelengkapan berkas/dokumen, jika ada kekurangan berkas permohonan pengajuan kredit menurut saya itu bisa dilengkapi ” tutur warga tersebut.

Sementara sebagian warga Kampung Belimbing berancana akan membuat surat resmi ke Bank Riau, kami tidak terima surat penolakan tersebut, kami nanti akan melayangkan surat permohonan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke kantor DPRD kota Batam, Walikota Batam, BP Batam serta BPN kota Batam, karena secara kelengkapan admistrasi sudah tidak ada lagi masalah dan sudah melalui proses seleksi, ungkap warga Kampung Belimbing.

Berbagai perbedaan pendapat muncul ditengah – tengah masyarakat Kampung Belimbing, sebagian bertanya apakah karena draf warga yang di berikan oleh PT.DKB kepada pihak Bank Riau Kepri tidak sesuai dengan ukuran tanah & bangunan rumah milik masyarakat.

” Sepemahaman saya, Bank Dana Nusantara maupun Bank Riau Kepri semestinya sama – sama mengikuti peraturan Perbankan yang berlaku, kalau Bank Riau Kepri belum bisa merealisasikan apakah Bank Dana Nusantara bisa…mengingat sama – sama harus menjalankan sesuai dengan peraturan perbankan & OJK ” tanya para warga tersebut.

Sedangkan sebagian warga yang sudah melunasi pembayaran harga jual- beli lahan kepada pihak PT.Dharma Kemas Berganda hingga saat ini belum bisa melakukan pengurusan sertipikat, berdasarkan informasi yang dihimpun media ini dilapangan bahwa pihak perusahaan belum bersedia menyerah kan dokumen – dokumen tersebut, padahal dengan adanya program dari pemerintah pusat prihal pengurusan sertipikat gratis (PRONA) masyarakat Kampung Belimbing hendak nya bisa memanfaatkan nya.

Sementara media ini sudah berulang kali mendatangi kantor BP Batam bahkan sudah melayangkan surat tertulis melalui Asossiasi Media & Jurnalis Online Indonesia (Amjoi group) namun belum juga bersedia untuk memaparkan terkait legalitas dan dokumen yang dimiliki oleh pihak perusahaan tersebut seperti : SITE PLAN, PL INDUK, SKEP. SPJ, FAKTUR UWTO, PECAH PL, FATWANOLOGI, RECOM serta IMB adalah syarat mutlak yang harus dilengkapi untuk menerbitkan sertipikat di kantor Badan Pertanahan Nasional kota Batam.

Tidak sampai disitu saja, media ini pun mencoba menghubungi kepala kantor BPN kota Batam Bapak Asnaedi. A,menjelaskan silah kan Bapak datang ke kantor, minta data – datanya ke pak Husni dan Pak Benny, Bapak minta semua data yang diperlukan sekaligus, pesan singkat melalui WhatsApp nya.

Kemudian media ini pun menghubungi pak Husni melalui ponsel seluler genggamnya dan mengatakan, sampai saat ini belum ada perintah kepala kantor BPN kota Batam untuk memberikan foto copy maupun salinan dokumen yang di maksud, coba nanti saya hubungi pimpinan, jika sudah ada perintah maka bapak akan saya hubungi balik untuk pengambilan dokumen tersebut, ungkap nya.(ss/amjoi)

Detik Video